Kompas TV nasional politik

Data KPAI Dijual ke Forum Hacker, Komisi I DPR: Ini Menegaskan Pentingnya UU PDP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:18 WIB
data-kpai-dijual-ke-forum-hacker-komisi-i-dpr-ini-menegaskan-pentingnya-uu-pdp
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno. (Sumber: dpr.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kasus kebocoran data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapat perhatian Komisi I DPR.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai kebocoran data KPAI merupakan pelanggaran serius yang harus ditangani.

Menurutnya lembaga terkait, baik kepolisian, Badan Siber dan Sandi Negara serta Kementerian Informasi dapat membantu menelusuri pihak yang membocorkan maupun pihak yang membeli data KPAI serta kepentingan mereka melakukan hal tersebut.

Baca Juga: Database KPAI dan Bank Jatim Diduga Bocor, Pakar Keamanan Siber Temukan Sudah Dijual di Raid Forum

"Akan tetapi mengapa itu disebut bocor, kelemahannya di mana dan itu harus ditelisik juga secara detail apakah itu masalah servernya atau ada oknum di dalam yang bermain," ujar Dave dalam pesan video yang diterima KompasTV, Sabtu (23/10/2021).

Lebih lanjut politikus Partai Golkar ini menilai maraknya kebocoran data membuat UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) perlu segera diselesaikan.

UU Perlindungan Data Pribadi penting agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan data pribadi, sebaliknya pihak-pihak yang membocorkan juga dapat dituntut secara hukum. Termasuk jika lembaga pemerintah yang tidak dapat menjaga data pribadi masyarakat.

"(Kebocoran data) ini juga menegaskan kepada kita pentingnya untuk kita segera menyelesaikan UU Perlindungan Data Pribadi agar semua data yang disimpan pemerintah dapat dijamin oleh lembaga dan dapat terlindungi secara hukum dan dapat terlindungi secara hukum kepada mereka yang membocorkan untuk kepentingan pribadi," ujar Dave.

Baca Juga: Agar Data KPAI Tak Jatuh ke Tangan Predator Anak, Pakar Sarankan KPAI Lakukan Digital Forensic

Sebelumnya KPAI membenarkan adanya pencurian database milik mereka. Diduga database yang dicuri berasal dari layanan pengaduan online di situs resmi KPAI. 

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Harga Cabai Terus Merangkak Naik

Kamis, 9 Desember 2021 | 10:08 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
10:30
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19