Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Ongkos Transisi Energi Fosil ke EBT Sangat Mahal, Pemerintah akan Pakai APBN

Jumat, 22 Oktober 2021 | 11:01 WIB
ongkos-transisi-energi-fosil-ke-ebt-sangat-mahal-pemerintah-akan-pakai-apbn
Petugas memeriksa panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Mahalnya ongkos transisi dari pembangkit fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) membuat Indonesia harus merogoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Sumber: Dok. Pertamina)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mahalnya ongkos transisi dari pembangkit fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) membuat Indonesia harus merogoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terkait hal itu, Tenaga Fungsional Peneliti Ahli Madya Badan kebijakan Fiskal (BKF) Joko Tri Haryanto mengatakan, pemerintah sedang menggodok aturan main Energy Transition Mechanism (ETM).

"Nanti mekanismenya adalah blended finance, bagaimana proses penggantian PLTU PLN tak sepenuhnya menggunakan dana APBN," jelasnya pada acara webinar Kompas Talks bertajuk Energi Terbarukan, Kamis (21/10/2021).

Wakil Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, ada kewajiban yang harus ditanggung dari rencana memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Diketahui, hingga 2028, ada rencana menghentikan operasional 5,4 Gigawatt (GW) PLTU. Ini berpotensi menambah kompensasi 3,8 miliar dolar AS atau setara Rp53,58 triliun (kurs Rp 14.100 per dolar AS).

Salah satu pilihan untuk mempercepat early retirement yaknimendorong akuisisi aset PLTU PLN oleh pihak ketiga melalui program pemerintah berupa ETM.

Baca Juga: PLTU Batu Bara Bakal Pensiun Dini, Pemerintah Tegaskan Semua Bebasis EBT

Pendanaannya berasal dari pajak karbon di 2022 dan APBN. "Kita masih berusaha agar early retirement PLTU soft dengan planning yang sangat holistik," ujarnya. 

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut, kontrak pembangkit listrik secara umum bersifat jangka panjang. Rencana early retirement PLTU tentu akan berdampak pada kontrak pembangkit yang beroperasi.

"Makanya kami harus berhati-hati. Jika kita melakukan early retirement, dihentikan lebih cepat dari masa kontrak, harus ada kompensasi," kata Suahasil.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:45
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19