Kompas TV bisnis kebijakan

Cegah Ledakan Sumur Minyak Terulang, Kemen ESDM Revisi Aturan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 09:23 WIB
cegah-ledakan-sumur-minyak-terulang-kemen-esdm-revisi-aturan
Salah satu titik lokasi tambang minyak rakyat di Desa Macang Sakti, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sabtu (17/3/2019). (Sumber: Kompas.id/Irma Tambunan)

PALEMBANG, KOMPAS.TV – Pemerintah akan merevisi Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusaha Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Langkah ini diambil setelah ledakan sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin yang mulai terjadi sepuluh hari lalu.

Salah satu aturannya adalah badan usaha milik daerah (BUMD) atau koperasi unit desa (KUD) bisa mendapat izin pengelolaan tambang minyak dengan pengawasan pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuka Ariadji di Palembang mengatakan, setelah regulasi diterbitkan, aparat harus lebih tegas bila ada tambang minyak di luar pengelolaan BUMD atau KUD.

“Revisi ditargetkan tuntas seminggu ke depan,” ujarnya saat tengah menghadiri acara Pembahasan Tim Penanganan Aktivitas Pengeboran Liar Sumur Minyak Bumi di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (19/10/2021).

Pada pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah rekomendasi yang akan dipertimbangkan dalam revisi peraturan menteri, di antaranya aktivitas tambang rakyat harus di bawah pengelolaan BUMD atau KUD.

Baca Juga: Kebakaran di Tambang Minyak Ilegal Musi Banyuasin Terus Terjadi, Pemerintah Akui Kewalahan

Hanya sumur tua atau dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi yang boleh dikelola. Akan tetapi dalam revisi itu akan ada definisi tambahan untuk sumur pengelolaan masyarakat di dalam wilayah kerja.

Nantinya, peran kontraktor kontrak kerja sama (K3S) juga sangat strategis untuk menginventarisasi sumur tua. Di dalamnya termasuk wewenang memberikan edukasi terkait keselamatan menambang.

Selain itu, di dalam revisi permen akan diatur alur pengajuan izin oleh BUMD atau KUD serta ditentukan pula harga eceran ongkos angkat angkut.

Sanksi

Perlindungan lingkungan juga akan menjadi prioritas. Apabila ditemukan pelanggaran, sejumlah sanksi sudah disiapkan.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:55
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19