2 Tahun Pemerintahan Jokowi, PKB Sesalkan Anggaran Pertanian Selalu Turun

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PKB Daniel Johan menyesalkan kebijakan pemerintah yang selalu menurunkan anggaran pertanian selama dua tahun terakhir ini. 

Oleh sebab itu, dirinya menuntut bukti nyata komitmen pemerintah untuk memajukan pertanian dan swasembada pangan. 

Ia menjelaskan, pada tahun 2015 adalah yang tertinggi, yaitu Rp 32,72 triliun. Kemudian pada 2016 turun jadi Rp 27,72 triliun, 2017 turun kembali Rp 24,23 triliun. 

Selanjutnya, pada tahun 2018 sekitar Rp 23,9 triliun, tahun 2019 Rp 21,71 triliun, tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 21,05 triliun.

Baca Juga: KontraS: 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf Mengarah pada Tendensi Otoritarianisme

Pada tahun 2021 anggaran pertanian tersisa Rp 15,1 triliun setelah dilakukan penghematan, dan pada pagu 2022 anggaran pertanian semakin menyusut hanya sekitar Rp 14 triliun. 

"Kita berharap sisa kepemimpian 3 tahun mendatang sektor pertanian mendapat dukungan anggaran yang signifikan. Hal ini karena sektor pertanian tetap tumbuh dan menyelamatkan bangsa ini dari krisis," ujarnya kepada Kompas TV, Rabu (20/10/2021). 

Menurut dia, semestinya pemerintah menaruh perhatian serius ihwal pertanian karena memang sektor tersebut adalah penyelamat negara, perut bangsa yang jumlahnya 270 juta jiwa lebih. 

Selain itu, yang menjadi sorotan pihaknya ialah kinerja sektor perikanan yaitu lahirnya PP 85 tahun 2021 yang ditandatangi oleh Presiden. PP no.85 tahun 2021 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

"PP ini jelas telah merugikan nelayan dan pelaku dunia perikanan, karena pemerintah telah membebani seluruh pelaku perikanan dengan beban tarif yang tidak wajar bahkan mencapai lebih dari 500 persen." 

Baca Juga: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Timbul Kekhawatiran "Politik Gentong Babi"

"Dampak dari lahirnya PP tersebut tentu merugikan negara karena nelayan melakukan mogok melaut sehingga pasokan ikan nasional mengalami penurunan," ujarnya. 

Meski begitu, kata dia, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi dalam berbagai hal dapat diapresiasi yaitu infrastruktur di daerah-daerah mulai terbangun meskiipun hal tersebut lanjutan dari periode sebelumnya. 

Tak hanya itu, penanganan pandemi Covid-19 patut juga diapresiasi, karena vaksinasi berjalan dengan lancar di berbagai daerah dengan tingkat tertinggi kelima dunia. 

"Dua tahun pemerintahan Jokowo-Ma’ruf Amin yang perlu diapresiasi adalah satbilitas politik yang terjaga dengan baik, walaupun pada saat pemilu 2019 rakyat Indonesia seperti terbelah namun setelah selesai mampu dieratkan kembali," kata dia. 

Baca Juga: ICW Respons Penegakan Hukum 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf: Janji Surga, Harapan Palsu, dan Buang Badan

Ia menambahkan, secara keseluruhan, kinerja pemerinah berjalan masih perlu ditingkatkan sehingga tingkat kepuasan masyarakat terus meningkat.

"Memang dalam berbagai hasil survei mengalami penurunan tetapi masih ada 3 tahun lagi untuk menyelesaikan atau menuntaskan janji-janji kampaye yang telah disampaikan kepada rakyat Indonesia," katanya.