Kompas TV nasional peristiwa

Bupati Kuansing Bantah Kena OTT, Penyidik KPK: Itu Hak Tersangka

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:03 WIB
bupati-kuansing-bantah-kena-ott-penyidik-kpk-itu-hak-tersangka
Jumpa pers KPK saat menetapkan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra sebagai tersangka kasus suap izin hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang tanpa menghadirkan tersangka secara langsung, Selasa (19/10/2021). (Sumber: Kompas TV/YouTube KPK)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi bantahan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra yang menolak disebut terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin (18/10/2021) kemarin.

Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan Bupati Kuansing melalui pengacaranya ataupun sama sekali tidak memberikan keterangan merupakan hak dari seorang tersangka.

"Tersangka memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan atau menyampaikan keterangan sesuai dengan versinya dia," kata Setyo Budiyanto dalam jumpa pers, Selasa (19/10) malam.

Lebih lanjut, Setyo menegaskan bahwa guna menghormati hak tersangka, apapun keterangan yang disampaikan tersangka melalui pengacaranya, KPK tidak bisa ikut campur dan memaksakan.

"Dan itu tidak akan dipaksakan oleh penyidik, kemudian memaksakan harus seperti ini atau seperti itu, tidak. Itu haknya tersangka," tegasnya.

Baca Juga: Pengacara Bantah Bupati Kuansing Kena OTT KPK: Hanya Ditelepon Penyidik dan Diminta Merapat ke Polda

Selain itu, Setyo yang merupakan polisi berpangkat Brigjen ini juga menyebut bahwa KPK dalam penetapan tersangka sepenuhnya yakin karena didukung oleh beragam penemuan alat bukti.

Meskipun Bupati Kuansing membantah, namun berdasarkan pemeriksaan dan penemuan alat bukti, lembaga antirasuah itu menyebut bahwa Andi Putra terbukti telah menerima suap dari perusahaan swasta terkait izin perkebunan kelapa sawit.

"Tentunya penyidik sudah mendapatkan alat bukti yang lain yang sudah diyakini patut diduga telah terjadi pemberian suap dari perusahaan swasta kepada bupati kuansing," jelasnya.

Senada dengan Brigjen Setyo, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga menyatakan penyangkalan yang dilakukan tersangka melalui pengacaranya boleh dilakukan. Hal tersebut karena merupakan hak dari seorang tersangka untuk mengatakan apapun.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:23
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19