Kompas TV bisnis ukm

Heboh UMKM Frozen Food Terancam Didenda, Pedagang Tak Punya Izin Edar Akan Dibina

Rabu, 20 Oktober 2021 | 10:09 WIB
heboh-umkm-frozen-food-terancam-didenda-pedagang-tak-punya-izin-edar-akan-dibina
Ilustrasi frozen food. KemenkopUKM dan Polri sepakat menindak pedagang frozen food yang belum memiliki izin edar dengan pembinaan bukan penangkapan (20/10/2021). (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Beberapa hari lalu, viral di media sosial Twitter cerita seorang pedagang makanan beku atau frozen food yang dipanggil polisi. Bersama dengan pedagang lainnya, polisi menanyai mereka tentang izin edar dari produk yang mereka jual. 

Para pedagang pun mengaku tidak tahu kalau produk yang mereka jajakan harus memiliki izin edar dari BPOM. Menanggapi hal itu, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) telah berkoordinasi dengan Polri pada Senin (17/10/2021).

"Pemanggilan sejumlah pelaku UMKM produsen frozen food oleh aparat kepolisian di Jakarta Barat beberapa hari ini telah menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, KemenKopUKM telah mengambil langkah-langkah dan solusi cepat agar kejadian tersebut tidak mengganggu iklim usaha dan pemulihan ekonomi nasional yang sedang berangsur pulih," begitu bunyi unggahan KemenkopUKM di akun Instagramnya, dikutip Rabu (20/10/2021).

Baca Juga: Dapat Izin BPOM, Vaksin Zifivax Diketahui Mampu Lawan Virus Corona Varian Delta

Koordinasi itu menghasilkan kesepakatan, jika penanganan terhadap usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjual frozen food dilakukan dengan pembinaan, bukan penindakan.

"Koordinasi dengan Kepolisian RI dilakukan KemenKopUKM dan ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman untuk memastikan agar aparat berwenang mengutamakan pembinaan, bukan penindakan kepada pelaku usaha mikro serta kecil yang masih belum memenuhi perizinan usaha yang dibutuhkan," kata KemenkopUKM.

KemenkopUKM juga menyatakan, terus memberi bantuan kepada UMK untuk mengurus perizinan seperti NIB, sertifkat  halal, izin usaha PIRT, izin edar, HAKI, SNI, ISO 9001, HACCP, dan FSSC 22000.

Pihak KemenkopUKM juga akan mensosialisasikan terkait izin edar bersama Polri, BPOM, serta dinas yang membidangi koperasi dan UKM tingkat provinsi dan kabupaten kota. 

Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

Sumber :



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:47
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19