Kompas TV nasional hukum

Penyitaan dan Pemeriksan Ponsel Warga Ada Aturan Hukumnya, Berikut Pasal dan Penjelasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 19:32 WIB
penyitaan-dan-pemeriksan-ponsel-warga-ada-aturan-hukumnya-berikut-pasal-dan-penjelasannya
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat memberikan keterangan pers di Polda NTB, Sabtu (13/10/2018). (Sumber: KOMPAS.com/FITRI R)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Aksi arogansi oknum polisi kembali menjadi sorotan publik. Kali ini seorang oknum polisi memaksa seorang pemuda untuk diperiksa ponselnya saat sedang melakukan patroli di jalan raya.

Lantas hal itu menuai kecaman keras dari publik karena dianggap melangar etika dan ranah privasi seseorang.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, penggeladahan secara sewenang-wenang oleh anggota polisi merupakan bentuk arogansi dan melanggar privasi warga.

"Tidak dibenarkan untuk memeriksa HP tanpa ada surat perintah. Itu jelas arogan dan melanggar privasi," kata Poengky,  Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Heboh Polisi Periksa Ponsel Warga, Kompolnas: Arogan dan Langgar Privasi

Ia menyatakan anggota polisi tidak dibenarkan memeriksa ponsel milik warga tanpa surat perintah resmi.

"Penyitaan harus seijin pengadilan. Kecuali jika tertangkap tangan," ungkapnya.

Poengky menjelaskan bahwa wewenang polisi dalam melakukan penggeledahan dan batasannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia merinci pasal-pasal yang tertuang dalam KUHAP terkait aturan tersebut, yaitu Pasal 1 angka 16, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP.

Pasal 1 angka 16 yang merumuskan tentang definisi penyitaan, yang berbunyi:

Penulis : Baitur Rohman | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:24
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19