Kompas TV nasional hukum

MAKI Tegaskan Gugatan ke Ketua DPR Puan Maharani Terkait Pemilihan Anggota BPK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:51 WIB
maki-tegaskan-gugatan-ke-ketua-dpr-puan-maharani-terkait-pemilihan-anggota-bpk
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyebut pihaknya akan fokus dalam pengawasan penanganan dampak pandemi Covid-19 (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman akan tetap melanjutkan gugatan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani terkait pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dianggapnya tak sah.

Seperti diketahui, DPR telah memilih Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai calon anggota BPK. Berkas terkait pemilihan itu sudah diajukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dilakukan pelantikan.

Baca Juga: Relawan dari Malang Deklarasikan Puan Maharani sebagai Capres 2024

Namun, Boyamin mengungkapkan, berdasarkan daftar riwayat hidupnya, Nyoman Adhi Suryadnyana pada periode 3 Oktober 2017-20 Desember 2019 merupakan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado yang notabenenya adalah pengelola keuangan negara atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Seharusnya Nyoman Adhi tidak lolos seleksi karena bertentangan dengan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK,” kata Boyamin dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Pasal tersebut, kata dia, menyatakan bahwa untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon tersebut harus paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Baca Juga: Puan Maharani ke Italia, Sampaikan Pidato Dalam Bahasa Inggris Bahas 3 Hal

Menurut Boyamin, ketentuan ini mengandung makna bahwa seorang calon Anggota BPK dapat dipilih menjadi Anggota BPK apabila telah meninggalkan jabatan di lingkungan pengelola keuangan negara paling singkat 2 tahun, terhitung sejak pengajuannya sebagai Calon Anggota BPK.

Oleh karena itu, Boyamin mengajukan gugatan karena menganggap pemilihan tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat Pasal 13 huruf j UU tentang BPK.

“Gugatan ini sekaligus untuk meminta Presiden RI tidak melantik Nyoman Adhi Suryanyadna selama masih terdapat gugatan di PTUN,” ucap Boyamin.

Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Pameran Usada Rempah

Kamis, 9 Desember 2021 | 11:25 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
11:29
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19