Myanmar Nyatakan Tetap Berkomitmen Pada Peta Jalan ASEAN, Namun Ada yang Tidak Bisa Dinegosiasikan

YANGON, KOMPAS.TV - Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing pada Senin (18/10/2021) dalam pidatonya kembali membela langkah-langkah yang diambil junta militernya dalam rencana perdamaian regional ASEAN.

Jenderal Min Aung Hlaing  mengatakan pihaknya berusaha memulihkan ketertiban, tetapi lawan-lawannya melakukan kekerasan, dan dia mendesak hal itu juga harus diperhatikan ASEAN.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, pemimpin kudeta Min Aung Hlaing mengulangi proses lima langkah junta menuju pemulihan demokrasi, dan mengatakan beberapa hal yang dituntut oleh utusan khusus ASEAN tidak dapat dinegosiasikan.

Konsensus Lima Poin adalah rencana yang diajukan ASEAN kepada junta militer Myanmar bulan April lalu untuk menghentikan kekerasan di negara itu, mengirim bantuan kemanusiaan ke sana serta menerapkan proses yang akan  memfasilitasi dialog di antara semua pihak terkait.

Sejauh ini baru porsi bantuan kemanusiaan kepada Myanmar yang terpenuhi.

Pidato hari ini adalah pernyataan pertama Min Aung Hlaing sejak ASEAN setuju untuk mengesampingkannya dari pertemuan puncak para pemimpin yang akan datang karena kurangnya kemajuan dalam pelaksanaan peta jalan perdamaian.

Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta 1 Februari yang menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan yang mematikan, tidak menyebutkan keputusan ASEAN, tetapi mengatakan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dilarang, bersama kelompok etnis bersenjata berusaha menyabotase proses perdamaian yang dipimpin ASEAN.

“Lebih banyak kekerasan terjadi karena provokasi kelompok teroris,” kata Min Aung Hlaing dalam pidato di televisi, di mana ia tampil dalam pakaian sipil.

“Tidak ada yang peduli dengan kekerasan mereka, dan hanya menuntut kita menyelesaikan masalah ini. ASEAN harus bekerja untuk itu.”

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Janjikan Pembebasan Lebih dari 5.000 Tahanan Pengunjuk Rasa Penentang Kudeta

Ketua ASEAN saat ini, Brunei, mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT online 26-28 Oktober, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk perwakilan politik untuk menghadirinya.

Min Aung Hlaing mengatakan Myanmar ingin utusan khusus ASEAN, Erywan Yusof, untuk mengunjungi negara itu sesuai kesepakatan, tetapi beberapa persyaratan dari utusan khusus ASEAN tidak dapat dinegosiasikan. Aung Hlaing tidak menguraikan secara detail tentang hal tersebut.