Jusuf Kalla Tegaskan PMI Netral dalam Pemilu, Hanya Berpihak Pada Kemanusiaan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menegaskan kepada seluruh jajaran pengurus PMI untuk bersikap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Jusuf Kalla menegaskan, PMI hanya boleh untuk berpihak pada persoalan yang menyangkut kemanusiaan.

“Posisi PMI termasuk netralitas atau tidak memihak, itu juga berlaku pada Pemilu 2024 nanti. Posisi PMI akan netral kepada siapa pun yang maju, tapi akan berpihak jika ada masalah (kemanusiaan),” kata Jusuf Kalla seusai melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat Periode 2021-2026 di Gedung Sate Bandung seperti dikutip dari Antara, Senin (18/10/2021).

Dalam keterangannya, Jusuf Kalla menyampaikan netralitas PMI merupakan kekuatan absolut dari organisasi yang bergerak di sektor sosial dan kemanusiaan.

PMI, katanya, tidak boleh diskriminatif dan harus berkomitmen mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Pemilu 2024 Semacam Kandang Oligarki Beternak Politisi

Karena itu, PMI akan selalu berada di posisi tengah dan siaga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di situasi bencana.

“PMI akan selalu siap membantu setiap terjadi bencana, jika terjadi kesulitan kemanusiaan,” tegas JK.

Dalam pesannya lebih lanjut, Jusuf Kalla mengingatkan Dewan Kehormatan PMI untuk selalu menjaga marwah PMI. Termasuk, tidak segan-segan untuk menegur pengurus dan relawan yang melenceng dari visi, misi, dan tugas utama PMI.

Menyikapi situasi terkini pandemi Covid-19, JK mengatakan PMI kembali melakukan optimalisasi pada kegiatan vaksinasi. Mulai pekan ini, katanya, PMI menggelar vaksinasi bagi 2 juta warga Indonesia.

“Pekan ini PMI akan kembali memulai vaksinasi dengan target 2.000.000 penduduk di Indonesia. Kita mulai di Yogyakarta dan saya sudah buka minggu lalu,” katanya.

Baca Juga: Survei SMRC: 82 Persen Publik Ingin Pemilu Tetap Digelar 2024, Tolak Diundur ke 2027

Dalam pesannya, JK berharap tren penularan Covid-19 yang turun tetap disertai dengan protokol kesehatan ketat. Sehingga, situasi penambahan kasus positif Covid-19 yang terjadi di sejumlah negara tidak terjadi di Indonesia.

“Tidak mau seperti banyak negara lainnya seperti China, Vietnam, Malaysia, dan Singapura, yang akhir-akhir ini memperlihatkan penambahan kasus positif COVID-19,” ujarnya.