Kompas TV regional agama

TOK! Mulai Hari Ini Pemerintah Wajibkan Sertifikasi Halal untuk Kosmetik dan Obat-abatan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:48 WIB
tok-mulai-hari-ini-pemerintah-wajibkan-sertifikasi-halal-untuk-kosmetik-dan-obat-abatan
Ilustrasi tester kosmetik. Mulai hari ini pemerintah mewajibkan sertifkasi halal untuk produk kosmetik dan obat-obatan (Sumber: Insider)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) mengumumkan mulai hari ini mewajibkan pelbagai produk kosmetik dan obat-abatan melakukan sertifikasi halal. Hal ini mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Menag juga mengatakan, regulasi untuk produk-produk ini wajib bersetifikat halal mulai hari ini tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026 nanti.

“Kewajiban bersertifikat halal untuk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan mulai diberlakukan, seiring dimulainya tahap kedua kewajiban bersertifikat halal yakni mulai 17 Oktober 2021 sampai dengan yang terdekat 17 Oktober 2026," ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, sebagaimana dikutip Antara.

Menurut Yaqut, sertifikasi ini akan berlangsung bertahap. Tujuannya selain urusan regulasi agar terlaksana dengan baik,  juga agar kelak tidak terjadi potensi kesulitan bagi para pengusaha dalam pengembangan usahanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan cakupan sertifikasi produk halal ini luas, mulai dari urusan produk makanan hingga urusan kimiawi. Produk-produk ini yang nanti akan jadi komsumsi masyarakat perlu sertifikasi halal.

"Cakupan produk dalam Jaminan Produk Halal sangatlah luas, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebijakan penahapan ini suatu keniscayaan dalam implementasi mandatory sertifikasi halal," tegas Menag.

Terkait peraturan lebih rinci terkait sertifikasi halal ini mengacu pada Peraturan Pemeritanh (PP) Nomor 39 Tahun 2021. Sebagaimana dilihat Kompas TV, peraturan sertifikasi halal ini mengacu pada pelbagai produk makanan, termasuk di leval bahan baku untuk produk.

Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:04
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19