Kompas TV nasional sosial

KLHK: Pemerintah Daerah Berperan Tangani Bencana Perubahan Iklim

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:37 WIB
klhk-pemerintah-daerah-berperan-tangani-bencana-perubahan-iklim
Dirjen PPI KLHK Laksmi Dhewanthi dalam diskusi Festival Iklim 2021 pada Jumat (15/10/2021). Pemerintah daerah dapat berperan dalam menghadapi perubahan iklim. (Sumber: KOMPAS TV/Ant/Prisca Triferna)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi mengingatkan bahwa penanganan perubahan iklim adalah upaya kolektif di mana pemerintah daerah dapat berperan.

"Penanganan perubahan iklim merupakan upaya kolektif kita bersama bukan semata melalui proses negosiasi di antara negara-negara maju dan berkembang di tingkat internasional," kata Laksmi dalam diskusi virtual Festival Iklim 2021 pada Jumat (15/10/2021), dikutip dari Antara.

Laksmi menegaskan bahwa unsur paling penting dari penanganan itu adalah bagaimana menerjemahkan perjanjian kerja sama internasional untuk perubahan iklim menjadi aksi nyata di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan bahkan sampai ke tingkat tapak.

Upaya kolektif itu harus melibatkan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dunia usaha, organisasi non-pemerintah dan masyarakat luas.

Baca Juga: Peringatan BMKG Akibat Perubahan Iklim, Bencana Badai hingga Hilangnya Es di Puncak Jaya

Dia mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam mitigasi perubahan iklim dapat mengambil peran, memperkuat komitmen dan berkontribusi dalam berbagai upaya yang tengah dilakukan.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Emma Rachmawaty menjelaskan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam implementasi mitigasi perubahan iklim baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam diskusi Festival Iklim 2021 yang dipantau dari Jakarta, pada Jumat, Emma menjelaskan pemda berperan dalam reduksi emisi gas rumah kaca di lima sektor yang ditargetkan yaitu energi, limbah, pertanian, kehutanan serta industri dan penggunaan produk (IPPU) seperti yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

"Untuk sektor kehutanan, beberapa kegiatan terkait tutupan lahan yang ada di tapak itu ada kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi," kata Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK Emma dalam diskusi tersebut.

Beberapa contoh kegiatan terkait kehutanan di tingkat daerah yang memiliki dampak terhadap langkah mitigasi seperti pencegahan deforestasi dan pengelolaan hutan lestari.

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV/Antara



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:06
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19