Kompas TV nasional politik

Survei SMRC: 84% Publik Tidak Setuju Adanya Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Jumat, 15 Oktober 2021 | 15:49 WIB
survei-smrc-84-publik-tidak-setuju-adanya-perpanjangan-masa-jabatan-presiden
ILUSTRASI. Sebanyak 84 persen publik menghendaki masa jabatan presiden maksimal dua periode saja. (Sumber: Tangkapan Layar Youtube Setpres)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju dengan penambahan masa jabatan presiden.

"Rakyat umumnya, sebanyak 84 persen, menghendaki agar masa jabatan presiden maksimal dua periode saja, masing-masing lima tahun," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas saat memaparkan hasil survei tersebut secara virtual, Jumat (15/10/2021). 

Artinya, kata Abbas, masyarakat sepakat masa jabatan presiden dipertahankan seperti saat ini.

Sementara yang menginginkan masa jabatan presiden hanya satu periode sebanyak 7 persen. 

"Dan yang ingin masa jabatan presiden harus lebih dari dua periode hanya 5 persen, dan yang tak punya sikap hanya sekitar 5 persen," tambah Abbas.

Baca Juga: Apakah Ada Jaminan Amandemen Konstitusi Tidak Melebar | Satu Meja The Forum (3)

Kata Abbas, persentase masyarakat yang menginginkan masa jabatan presiden harus lebih dari dua periode terus turun dari 7 persen pada survei Mei 2021 menjadi 5 persen pada survei September 2021.

Adapun keinginan mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden lima tahun adalah pendapat mayoritas di setiap pemilih partai, pemilih calon presiden, baik yang puas maupun tidak puas pada kinerja Jokowi, dan di setiap segmen demografi dan wilayah.

"Maka, gagasan untuk mengubah ketentuan masa jabatan presiden yang berlaku sekarang (maksimal dua periode, masing-masing lima tahun) tidak didukung oleh rakyat pada umumnya," terang Abbas.

Baca Juga: Tegas!! Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi

Penulis : Hedi Basri | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:09
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19