Kompas TV nasional politik

Penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN Timbulkan Polemik, Ini Pembelaan PDIP

Jumat, 15 Oktober 2021 | 13:12 WIB
penunjukan-megawati-sebagai-ketua-dewan-pengarah-brin-timbulkan-polemik-ini-pembelaan-pdip
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberi sambutan saat acara deklarasi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/5/2014). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa akan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 pada 9 Juli 2014 mendatang. (Sumber: KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS TV - Penunjukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menimbulkan polemik. Sejumlah tokoh menduga itu merupakan kebijakan mempolitisasi riset. 

Lalu bagaimana pembelaan kader PDIP ihwal tudingan tersebut? 

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menjelaskan, pengangkatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021 tentang BRIN. 

Baca Juga: Kepala BRIN: Pengangkatan Megawati Jadi Dewan Pengarah adalah Dukungan Politik

Khususnya pasal 6 yang menyebutkan: Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

"Saya garisbawahi di sini adalah berpedoman pada nilai Pancasila," kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (15/10/2021). 

Menurut dia, artinya pemerintah ingin agar setiap kegiatan riset dan inovasi itu harus berpedoman pada Pancasila. 

Artinya, kata Ahmad, riset dan inovasi yang sesuai dengan nilai Ketuhanan yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; yang menjaga persatuan Indonesia; yang memastikannya demokratis berasas musyawarah untuk mufakat; dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Lalu pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila," ujarnya. 

Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Megawati Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:49
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19