Kompas TV regional peristiwa

Diduga Manipulasi Data Supaya Lolos PPPK, Oknum Guru Bakal Diperiksa

Jumat, 15 Oktober 2021 | 11:02 WIB
diduga-manipulasi-data-supaya-lolos-pppk-oknum-guru-bakal-diperiksa
pengumuman PPPK Guru 2021 dapat diakses melalui laman gurupppk.kemdikbud.go.id. (Sumber: Tangkapan Layar Kompas TV)

BLORA, KOMPAS.TV – Seorang guru di Kabupaten Blora, Jawa Tengah diduga telah memanipulasi data agar dirinya lolos menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dinas Pendidikan (Disdik) setempat sudah mengirimkan surat panggilan dan bakal memeriksa guru tersebut. 

Adanya pemanggilan terhadap oknum guru tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Disiplin dan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Blora Yusuf Fitri. Pemanggilan itu didasari oleh adanya sejumlah laporan dari beberapa guru honorer atau gurut tidak tetap. 

"Sesuai dengan pengakuannya memang telah meminta kepada sekolah untuk membuatkan surat penugasan yang tidak semestinya, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada," ujar Yusuf, Kamis (14/10/2021) seperti dikutip dari Kompas.com. 

Kendati sudah memanggil guru tersebut, pemeriksaan dugaan pelanggaran belum dilakukan oleh Disdik Blora. 

Baca Juga: Selamat! Sebanyak 173.329 Guru Honorer Lulus Seleksi dan Segera Diangkat menjadi PPPK

"Kita belum resmi melakukan BAP (berita acara pemeriksaan), jadi sudah manggil tapi belum resmi melakukan BAP. Nah, BAP ini kan berjenjang, kami ada Kabid (kepala bidang), sekdin (sekretaris dinas) dan kepala dinas," katanya.  

Yusuf menuturkan, jika terbukti bersalah, guru tersebut berpotensi dikenai sanksi berkategori berat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

"Karena yang bersangkutan adalah kepala sekolah, yang bersangkutan adalah PNS, ini kan di kami ada Peraturan Pemerintah tentang Disiplin ASN, itu mungkin ranah yang akan kita gunakan," kata dia.

Tindakan oknum guru memanipulasi data agar lolos PPPK tersebut, disebut Yusuf, merugikan para guru honorer. 

"Problemnya ketika di guru induk itu ada hal yang tidak benar, kami menemukan ternyata memang ada beberapa sekolah yang di induknya itu ternyata datanya tidak benar, tetapi by system yang tersebut orangnya itu ada di dapodik," katanya.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV/Kompas.com



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:32
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19