Kompas TV nasional hukum

Mabes Polri Pastikan Brigadir NP yang Smackdown Mahasiswa hingga Kejang Dapat Sanksi Tegas

Jumat, 15 Oktober 2021 | 02:25 WIB
mabes-polri-pastikan-brigadir-np-yang-smackdown-mahasiswa-hingga-kejang-dapat-sanksi-tegas
Brigadir Polisi berinisial NP (memegang mik) saat meminta maaf kepada FA (mengenakan masker biru), Rabu (13/10/2021). NP membanting FA saat pengamanan aksi demo di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu (13/10/2021). (Sumber: Kompas.com )

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kasus pelanggaran yang dilakukan Brigadir NP saat pengaman demo aliansi BEM se-Kabupaten Tangerang kini ditangani Polda Banten. 

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan penarikan kasus dari Polres Kota Tangerang ke Polda Banten ini sebagi komitmen Kapolda untuk menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran di luar prosedur.

Menurut Ahmad, Brigadir NP telah menyalahi prosedur pengamanan aksi massa saat bertugas mengawal demo mahasiswa aliansi BEM se-Kabupaten Tangerang pada Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Belajar dari Kasus Polisi Banting Mahasiswa, DPR: Polri Harus Evaluasi Manajemen Pengendalian Massa

"Kapolda Banten memastikan penanganan ini dilakukan dengan tegas terhadap oknum yang bersangkutan sesuai dengan aturan perundang-udangan yang berlaku," ujar Ahmad saat jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (15/10/2021).

Ahmad menambahkan setiap anggota Polri dibekali dengan aturan dan standar operasional prosedur dalam menjalankan tugas.

Tindakan yang dilakukan Brigadir NP tidak ada dalam prosedur pengamanan massa saat menyampaikan pendapat di muka umum.

Tak hanya itu, setiap anggota Polri juga ikut menjalankan pembinaan personel dan rohani agar menjalankan tugas dengan baik.

Baca Juga: Polda Banten dan Polresta Tangerang Minta Maaf Atas Insiden Polisi Banting Mahasiswa

"Setiap perbuatan apakah pelanggaran disiplin, perbuatan pidana tentu akan diproses. Risiko bagi anggota yang melakukan perbuatan pelanggaran akan mendapat sanksi. Tentu pimpinan Polri tidak melindungi anggota yang melakukan pelanggaran, apalagi melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik Polri," ujar Ahmad.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:28
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19