Kompas TV nasional politik

Pengamat: Polemik 'Banteng dan Celeng' Dapat Menguntungkan PDIP

Kamis, 14 Oktober 2021 | 23:04 WIB
pengamat-polemik-banteng-dan-celeng-dapat-menguntungkan-pdip
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar mengaku tidak memikirkan deklarasi pencalonan presiden yang mengusung namanya. (Sumber: Kompas.com/Riska Farasonalia)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai polemik “Banteng dan Celeng” dapat menguntungkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab, pemberitaan mengenai pemilu presiden 2024 didominasi kader-kader PDIP seperti Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

“Dalam konteks pemberitaan menguntungkan PDIP. Karena jangan sampai partai terbesar menjadi penonton karena ketakutan menyebut nama,” ujar Yunarto saat menjadi narasumber di program Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (14/10/2021).

Yunarto mengatakan sistem Pemilu 2024 adalah serentak antara pilpres dan pileg. Efek pemberitaan di pilpres bakal berimplikasi di pileg.

Baca Juga: Panas! Isu Banteng dan Celeng Tidak Buat Kader PDIP Terpecah

Dia menyebut, PDIP sendiri sudah merasakan “nikmatnya” efek ini. Sebab, selain efek kerja kader yang luar biasa dalam pemilu, namun juga pemberitaan mengenai calon presiden Joko Widodo, telah mengangkat juga perolehan suara PDIP.

“Itu sudah dirasakan kenikmatannya oleh PDIP. Kadernya memang Pak Jokowi kemudian partainya juga terangkat selain karena faktor mesin politik yang luar biasa,” tuturnya.

Namun di sisi lain, menurut Yunarto, PDIP juga harus menghindari agar polemik banteng dan celeng tidak mengarah menjadi perpecahan. Apalagi jika penegakan aturan pelarangan deklarasi capres, dilakukan secara tebang pilih atau mengarah ke tokoh-tokoh tertentu saja.  

Baca Juga: Ganjar soal Polemik Banteng vs Celeng: Sekali Banteng Tetap Banteng!

“Jangan sampai penegakan aturan ini sifatnya ad hominem atau ditujukan kelompok tertentu, faksi tertentu apalagi sosok tertentu. Kalau terjadi itu berpotensi menimbulkan perpecahan,” paparnya.

Menurut Yunarto perintah DPP PDIP agar kadernya menghindari pembicaraan soal capres-cawapres sebelum ditentukan ketua umum,merupakan perintah yang perlu diapresiasi. Sebab, PDIP ingin menjaga kedisiplinan kader.

Penulis : Vidi Batlolone | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:06
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19