Kompas TV nasional politik

Wakil Ketua MPR Sebut Masyarakat Tak Butuh Amendemen UUD 1945, Ini Alasannya

Kamis, 14 Oktober 2021 | 11:28 WIB
wakil-ketua-mpr-sebut-masyarakat-tak-butuh-amendemen-uud-1945-ini-alasannya
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Sumber: mpr.go.id) 

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya diketahui kalau masyarakat saat ini tak membutuhkan adanya amendemen UUD 1945. Sehingga, rencana untuk mengubah regulasi itu bukan sesuatu yang urgensi agar segera dilakukan. 

"Merespon wacana amandemen yang berkembang saat ini, kami melibatkan lembaga survei untuk memotret apa yang benar-benar menjadi keinginan masyarakat saat ini," kata Lestari seperti dikutip dari laman mpr.go.id, Kamis (14/10/2021). 

Menurut dia, ide untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) pada salah satu pasal pada UUD 1945 adalah tak menjadi keinginan utama dari masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Bamsoet: Amendemen UUD 1945 Butuh Dukungan dari Seluruh Partai Politik

Apalagi, wacana ini merupakan warisan dari keanggotaan MPR RI periode sebelumnya, yang sudah pasti kondisinya berbeda dengan saat ini.

Politikus Partai Nasdem itu mengingatkan bahwa konstitusi yang menjadi tujuan amandemen, adalah salah satu elemen utama berjalannya negara dan menjadi panduan rakyat dalam kehidupan bernegara, harus dilakukan secara penuh kehati-hatian. Hasilnya harus sesuai dengan keinginan rakyat.  

"Menyikapi amandemen UUD, saya sendiri dan Fraksi NasDem MPR berpendapat,  Pertama, wacana amandemen UUD mesti dilakukan kajian akademis secara mendalam dan menyeluruh terlebih dahulu. Kedua, buka akses seluas-seluasnya kepada rakyat, agar rakyat bisa memberikan masukan dan pendapatnya untuk kemudian diolah di MPR," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI Taufik Basari menyatakan, melakukan perubahan UUD atau amandemen UUD bukanlah hal yang tabu, karena dibenarkan oleh UUD 1945 yang membuka peluang untuk itu.

Baca Juga: Bamsoet Pastikan Amendemen UUD 1945 Tak Akan Ubah Pasal Tentang Masa Jabatan Presiden

Namun, yang menjadi persoalan, apa yang mendorong wacana untuk melakukan amandemen ke-5 terhadap UUD 1945. Tentunya, harus ada alasan kuat yang benar-benar datang dari rakyat.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:18
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19