Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Wali Kota Jambi Bantah Sri Mulyani, Sebut Serapan Belanja Daerah Tidak Lamban

Kamis, 14 Oktober 2021 | 10:05 WIB
wali-kota-jambi-bantah-sri-mulyani-sebut-serapan-belanja-daerah-tidak-lamban
Wali Kota Jambi Syarif Fasya membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menyebut serapan belanja daerah rendah dan banyak dana pemda mengendap di bank. Menurutnya justru banyak aturan dari pusat yang menghambat belanja daerah (14/10/2021). (Sumber: Tribun Jambi)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wali Kota Jambi Syarif Fasha membantah, jika daerah lamban membelanjakan anggaran. Menurut Syarif Fasha, yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya. Kebutuhan daerah banyak namun anggaran yang tersedia terbatas. Hal itu ia sampaikan saat berbicara di webinar yang diadakan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (13/10/2021).

"Pemda selalu menjadi kambing hitam, nanti media nasional menyoroti bahwa dana pemda menumpuk, dana APBN sudah ratusan triliun tidak dibelanjakan daerah. Demikian penjelasan menteri keuangan," kata Syarif dikutip Kamis, (14/10/2021).

Syarif menyatakan, data-data yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan simpanan di bank, hanyalah angka-angka.

Syarif menyebut salah satu kendala penyerapan APBD adalah petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat baru turun di akhir kuartal-II.

Sehingga, tender baru bisa dilakukan mulai periode Juli-September atau kuartal-III. Dengan catatan, aturan penggunaan APBD tidak berubah-ubah.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Belanja Daerah Diecer, Padahal Masyarakat Susah karena Pandemi Covid-19

" Itu permasalahan yang dihadapi daerah, meskipun PAD (pendapatan asli daerah) tertekan kami harus konsisten menangani covid-19," ujar Syarif.

Namun, hal itu dibantah Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penyerapan oleh daerah memang lamban.

Astera mengatakan rata-rata serapan belanja daerah secara agregat baru 49,56 persen per September 2021.

"Serapan tertinggi ada di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 57,34 persen dan serapan terendah ada di NTT sebesar 36,08 persen," tutur Astera saat di konfirmasi Kompas TV.

Penulis : Dina Karina | Editor : Purwanto

Sumber :


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:07
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19