Kompas TV nasional berita utama

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai Dana APBN, Arya Sinulingga: Perlu Diaudit!

Rabu, 13 Oktober 2021 | 23:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Akhirnya Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung menggunakan uang APBN. Selain dari sisi pendanaan, ada beberapa perubahan cara kerja untuk mempercepat penyelesaian proyek yang biayanya kian membengkak ini.

Setelah sebelumnya PT Wijaya Karya menjadi pimpinan konsorsium BUMN untuk mengerjakan Proyek Kereta Cepat , kini tongkat komando dialihkan ke PT Kereta Api Indonesia.

Ke duanya bersama Jasa Marga dan PTPN VIII tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia terlibat pengerjaan proyek bersama investor tiongkok dalam PT KCIC. 

Kemudian dibentuklah komite khusus yang dikepalai oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

Tergabung juga dalam komite ini, Menteri Keuangan BUMN dan Perhubungan.

Barisan ini punya wewenang yang cukup kuat termasuk menetapkan langkah saat konsorsium BUMN tadi menghadapi isu pembengkakan biaya proyek atau cost over-run.

Baca Juga: Enggak Mempan Dibor, Terowongan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diledakkan

Akibat pandemic, kemampuan pendanaan BUMN terkait menjadi terbatas. Akhirnya APBN akan dipakai untuk mendanai Proyek Kereta Cepat agar selesai tepat waktu.

Namun audit keuangan akan dilakukan sebelum dana APBN masuk dalam Proyek Kereta Cepat.

“Sebelum APBN diturunkan, kita menginginkan ada audit terhadap proyek ini. Supaya kita tahu berapa anggaran yang dibutuhkan itu satu. Kemudian apakah ada penyelewengan disana, kita ingin semua clear sehingga ketika kita minta bantuan ke APBN audit dari BPKP selesai. Sehingga kita tau berapa angka yang sebenarnya dan kita berharap tidak ada masalah apapun disana,” jelas Jubir Kementerian BUMN, Arya Sinulingga.

“Artinya kita berharap tidak ada misalnya penyelewengan dan sebagainya,” tambahnya. 

Penggunaan APBN ini adalah perubahan ke-3 dalam Perpres terkait percepatan Proyek Kereta Cepat Jakart – Bandung.

Bisa melalui penyertaan modal negara atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN.

Dana APBN kini menjadi opsi pendanaan proyek bersama surat utang dari konsorsium BUMN dan perusahaan patungan serta pinjaman ke Lembaga Keuangan.

Sebelumnya dalam rapat di DPR terkuak biaya Proyek Kereta Cepat itu bengkak sekitar 1,9M Dollar Amerika Serikat. 

Baca Juga: Mendag Sebut Ekonomi Digital Indonesia Diproyeksi Bakal Tumbuh Delapan Kali Lipat Di 2030
 

Penulis : Reny Mardika

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:39
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19