Kompas TV nasional peristiwa

Ini Alasan Hamdan Zoelva Sebut Yusril Tak Lazim Gugat AD/ART partai Demokrat

Senin, 11 Oktober 2021 | 15:05 WIB
ini-alasan-hamdan-zoelva-sebut-yusril-tak-lazim-gugat-ad-art-partai-demokrat
Kolase Yusril Ihza Mahendra dan Hamdan Zoelva (Sumber: Tribunnews.com/Sripoku)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kuasa Hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva menilai gugatan kubu Kongres Luar Biasa Deli Serdang terhadap AD/ART Partai Demokrat merupakan hal yang tidak lazim. Sebab, AD/ART partai politik bukanlah peraturan perundang-undangan.

Hal ini dikatakan Hamdan Zoelva dalam konfrensi pers, di Jakarta, Senin (11/10). Hamdan menyatakan hal tersebut  dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum Partai Demokrat dari pihak Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

“Permohonan tersebut tidak lazim. Karena menjadikan AD/ ART sebagai salahsatu jenis peraturan perundang-undangan,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Seperti diketahui permohonan uji materi AD/ART Partai Demokrat diajukan sejumlah politikus yang terafiliasi dengan kubu Kongres Luar Biasa Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko. Adapun kuasa hukum pengajuan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) tersebut adalah advokat senior Yusril Ihza Mahendra.

Baca Juga: Benny k Harman: Ada "Invincible Power" yang Bekerja untuk Mencaplok Partai Demokrat

Menurut Hamdan Zoelva berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2011, obyek yang diuji materil hanyalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur.

Sementara, Hamdan menegaskan, AD/ART Partai Demokrat bukan merupakan produk peraturan perundang-undangan. Sifat dari AD/ART pun bukan mengikat kehidupan publik, melainkan hanya mengatur anggota dari partai politik tersebut.

Padahal kata Hamdan, berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, apa yang dinamakan peraturan perundang-undangan adalah yang mengikat secara public. Selain itu peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga Negara.

“Dari batasan itu, AD/ ART partai politik, termasuk Partai Demokrat jelas bukan peraturan perundang-undangan karena bukan norma hukum yang mengikat secara umum,” tegas Hamdan.

Baca Juga: Jeruk Makan Jeruk, Seloroh Yusril Tanggapi Ditunjuknya Hamdan Zoelva sebagai Pengacara Demokrat AHY

Penulis : Vidi Batlolone | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:45
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19