ASEAN Pertimbangkan Tak Undang Pemimpin Junta Militer Myanmar ke KTT Bulan Ini

BANDAR SERI BEGAWAN, KOMPAS.TV - Negara-negara Asia Tenggara sedang mendiskusikan apakah akan mengecualikan pemimpin junta militer Myanmar dari pertemuan puncak KTT ASEAN akhir bulan ini. Lantaran, kemajuan pada rencana untuk mengatasi gejolak menyusul kudeta oleh militer di negara itu awal tahun ini, berjalan lambat. Hal itu diungkap Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam, Erywan Yusof, seperti dilansir France24, Rabu (6/10/2021).

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN berada di bawah tekanan untuk mengatasi kerusuhan setelah perebutan kekuasaan oleh militer awal Februari. Pun, tindakan keras militer atas perlawanan dan perbedaan pendapat.

Negara-negara ASEAN menyuarakan kekecewaan atas keengganan junta Myanmar untuk mematuhi rencana lima poin yang dicapai oleh para pemimpin kelompok itu pada bulan April untuk menyelesaikan kekacauan.

Ini termasuk mengizinkan kunjungan utusan khusus ke negara itu.

Hal ini mendorong Malaysia dan negara-negara lain makin berhasrat untuk tidak mengundang pemimpin junta Min Aung Hlaing ke pertemuan puncak ASEAN akhir bulan ini.

"Saya dapat mengatakan kami sekarang sedang berdiskusi secara mendalam tentang masalah ini," kata Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof, yang terpilih sebagai utusan khusus pada Agustus setelah berbulan-bulan negosiasi.

"Yang penting adalah melihat kemajuan dalam konsensus lima poin," katanya kepada wartawan di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei, yang memegang kursi bergilir ASEAN tahun ini.

Dia mengatakan, Myanmar telah menyetujui rencana tersebut. Namun, keengganan junta militer untuk mematuhinya, sebutnya, "sama saja dengan mundur".

Baca Juga: ASEAN Kecewa dengan Junta Militer Myanmar, Dianggap Tidak Berkomitmen atas Rencana Perdamaian ASEAN

Ditanya apakah tindakan akan diambil di KTT ASEAN untuk menangguhkan keanggotaan Myanmar, Erywan mengatakan, hal itu tidak sedang dibahas.

Erywan mengatakan dia siap mengunjungi Myanmar dan sedang menunggu program dari junta yang akan mencakup rencana perjalanannya dan orang-orang yang akan dia temui.

Kamis lalu, seorang juru bicara junta mengatakan akan "sulit" bagi utusan khusus ASEAN untuk mengadakan pembicaraan dengan orang-orang yang sedang menjalani persidangan.

Pernyataan itu jelas mengacu pada pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dalam kudeta.

Dia saat ini menghadapi serangkaian tuduhan termasuk melanggar pembatasan virus corona selama jajak pendapat tahun lalu yang dimenangkan partainya dengan telak, mengimpor walkie-talkie dan melakukan hasutan secara ilegal.

Dia menghadapi puluhan tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan.

Junta militer berjanji untuk menggelar pemilihan umum dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023.