Kompas TV internasional kompas dunia

Yordania Memberi Reaksi Keras Atas Pandora Papers, Katakan Laporan itu Terdistorsi

Selasa, 5 Oktober 2021 | 03:05 WIB
yordania-memberi-reaksi-keras-atas-pandora-papers-katakan-laporan-itu-terdistorsi
Raja Abdullah II saat memberikan pernyataan soal dukungan Yordania terhadap Palestina. (Sumber: Royal Hashemite Court via Arab News)

AMMAN, KOMPAS.TV - Kerajaan Yordania pada Senin (04/10/2021) dengan tegas menolak klaim "terdistorsi" yang dibuat dalam "Pandora Papers".

Dalam Pandora Papers, Raja Abdullah II disebut menciptakan jaringan perusahaan di luar negeri untuk membangun kerajaan properti senilai 100 juta dolar AS di luar negeri, seperti dilansir France24, Senin.

Raja Abdullah II dari Yordania tidak secara langsung membahas masalah ini dalam sebuah pidato, tetapi dia mengecam apa yang dia sebut sebagai "kampanye melawan Yordania".

Penyelidikan oleh International Consortium of Investigative Journalists, yang melibatkan sekitar 600 jurnalis dari media di seluruh dunia, didasarkan pada kebocoran sekitar 11,9 juta dokumen dari 14 perusahaan jasa keuangan.

Meskipun tidak menuduh tindakan kriminal yang dilakukan Abdullah II, laporan tersebut menuduh Raja Abdullah menciptakan jaringan perusahaan lepas pantai untuk diam-diam membeli tempat tinggal mewah dari Malibu dan California ke Washington dan London.

Dalam sebuah pernyataan, Keluarga Hashemite Kerajaan Yordania mengatakan laporan itu "mencakup ketidakakuratan dan memutarbalikkan serta melebih-lebihkan fakta".

Dikatakan raja telah "secara pribadi mendanai" properti dan semua biaya terkait.

Kerajaan juga mengecam laporan karena mengungkapkan lokasi properti, dengan mengatakan itu adalah "pelanggaran keamanan yang mencolok dan ancaman bagi keselamatan Yang Mulia dan keluarganya".

Abdullah hanya membahas masalah ini secara implisit pada hari Senin.

"Upaya untuk mempermalukan Yordania telah berlangsung selama beberapa waktu, dan masih ada pihak yang ingin menyabotasenya dan menimbulkan kecurigaan," kata Raja Abdullah II seperti dikutip pernyataan istana kepada sekelompok tetua suku.

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV/France24



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:11
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19