Kompas TV nasional sosial

Guru Madrasah Non-PNS Bisa Dapatkan Insentif Rp2 Juta, Ini Kriterianya

Minggu, 3 Oktober 2021 | 21:31 WIB
guru-madrasah-non-pns-bisa-dapatkan-insentif-rp2-juta-ini-kriterianya
Ilustrasi insentif guru. (Sumber: istimewa )

JAKARTA, KOMPAS.TV - Guru madrasah bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini bisa mendapatkan insentif sebesar Rp2 juta dari Kementerian Agama.

Perlu diketahui besaran insentif yang dibagikan sebesar Rp250 ribu selama 8 bulan sekaligus. Dengan rentang waktu itu jadi total yang didapatkan adalah Rp2 juta.

Tahun ini tunjangan insentif guru madrasah non-PNS dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Islam kepada 320 ribu guru.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain menjelaskan guru madrasah yang memenuhi kriteria akan menerima intensif tersebut.

Baca Juga: Pemprov Jateng Siapkan Anggaran Rp 254 Miliar untuk Insentif Guru Agama

"Totalnya Rp2 juta. Dipotong pajak sesuai ketentuan undang-undang," jelas Zain dikutip dari Kompas.com, Minggu (03/10/2021).

Berikut kriteria guru madrasah yang mendapat insentif tersebut.

  • Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA.
  • Belum lulus sertifikasi.
  • Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
  • Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama.
  • Berstatus sebagai guru tetap madrasah.
  • Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV.
  • Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya.
  • Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.
  • Belum usia pensiun (60 tahun).
  • Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah.
  • Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah.
  • Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
  • Dinyatakan layak bayar oleh SIMPATIKA.

Cara mencairkan insentif

Ada sejumlah syarat yang disebutkan Zain untuk mencairkan insentif ini. Berikut caranya.

  • Menunjukkan KTP
  • Surat keterangan berhak menerima tunjangan insentif
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutral

Para guru bisa mengunduh surat keterangan berhak menerima tunjangan melalui SIMPATIKA.

Penulis : Danang Suryo | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas.com



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:37
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19