Kompas TV nasional politik

DPR Minta BNN Batalkan Rencana Memasukkan Kratom ke Jenis Narkotika Golongan 1

Jumat, 1 Oktober 2021 | 15:08 WIB
dpr-minta-bnn-batalkan-rencana-memasukkan-kratom-ke-jenis-narkotika-golongan-1
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

JAKARTA, KOMPAS TV - Badan Narkotika Nasional (BNN) memutuskan akan memasukkan kratom ke dalam kategori narkotika golongan 1 pada 2023 mendatang. Namun, hal itu disesalkan oleh Komisi IV DPR RI. 

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai keputusan BNN itu tidak didasarkan dengan aturan hukum yang kuat. Bahkan, pada Permenkes Nomor 4 Tahun 2021, kratom tidak termasuk jenis narkotika.

"Sementara sikap BNN yang memasukkan kratom sebagai jenis narkotika sehingga mau diilegalkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tidak ditemukan kratom dalam jenis narkotika," kata Daniel dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Jumat (1/10/2021). 

Baca Juga: Ekspor Perdana Kratom Langsung dari Pontianak ke Belanda

Politikus PKB itu mendesak kepada pemerintah untuk melakukan penelitian lebih mendalam ihwal kandungan yang sebenarnya dalam kratom tersebut. 

Menurut dia, bila negara tetap mengilegalkan peredaran dan penjualan kratom, maka itu akan merugikan para petani di Kalimantan Barat yang bergantung hidup dari pengiriman kratom ke berbagai negara di Eropa. 

Ia menyatakan, pihaknya juga menyatakan siap untuk memfasilitasi rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas hal ini.

"Jadi, komisi IV mendorong rakor (rapat koordinasi) lintas sektoral antara Mentan, Menkes, BNN, kepolisian, kejaksaan, karantina, bea cukai dan gubernur bisa dilakukan, dan Komisi IV siap memfasilitasi rakor tersebut," kata dia. 

Sebelumnya, Gubernur Kalimatan Barat Sutarmidji meminta larangan tersebut ditunda, hingga dilakukan penelitian kefarmasian.

“Lebih baik larangan kratom ditunda dulu, karena ini sumber pendapatan masyarakat. Harus ada penelitian ilmiah skala farmasi bahwa kratom bisa dijadikan bahan baku obat,” ucap Sutarmidji.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:26
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19