Kompas TV nasional politik

Demokrat: Yusril Tak Selalu Menang Kalau Ditunjuk Jadi Pengacara

Jumat, 1 Oktober 2021 | 11:19 WIB
demokrat-yusril-tak-selalu-menang-kalau-ditunjuk-jadi-pengacara
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (Sumber: Istimewa)

JAKARTA, KOMPAS TV - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya tak akan gentar menghadapi langkah Yusril Ihza Mahendra yang mengajukan uji materi terhadap AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung atau MA.

Ia menyebut, Yusril itu tak selalu menang ketika ditunjuk menjadi seorang pengacara oleh kliennya. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD pun sudah memberikan pernyataan kalau gugatan Yusril itu tak ada gunanya. 

"Kami akan hadapi. Pak Yusril itu kalau jadi pengacara itu tidak selalu menang kok. Pak Menko Mahfud juga sudah sampaikan, judicial review Yusril tidak ada gunanya," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2021). 

Baca Juga: Dibilang Tak Ada Gunanya, Yusril Minta Mahfud Tak Banyak Berkomentar Soal Gugatan AD/ART Demokrat

Ia menjelaskan, bukti kalau ketua umum PBB itu tak selalu sukses ketika membela kliennya tersebut banyak berseliweran di media sosial. Oleh sebab itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko diharapkan tak kecewa setelah mengeluarkan kocek sebesar Rp100 miliar. 

"Hanya menarik rupiah KSP Moeldoko saja. Jadi dengan izin Allah, kami akan hadapi proses hukum ini. Insya Allah, kami akan memenangkannya," ujarnya. 

Ia mengatakan, pihaknya dahulu memang sempat ingin menggunakan jasa Yusril menjadi pengacara partai berlambang bintang mercy tersebut. Namun, harga yang ditawarkan dari tim Yusril terbilang tak masuk akal yakni Rp100 miliar. 

"Kerjasama itu urung dilakukan karena menurut pengurus DPP yang ditunjuk menemui tim Yusril, harganya tidak masuk akal, mengingat posisi DPP Partai Demokrat kepemimpinan AHY berada di pihak yang benar," kata dia.

Sebelumnya, Yusril mengatakan ingin melakukan terobosan hukum lewat gugatan AD/ART Demokrat ke Mahkamah Agung. Dalam perkara ini, Yusril mewakili empat mantan kader Partai Demokrat.

“Yang diajukan ke Mahkamah Agung itu adalah permohonan keberatan, pengujian formil dan materiel atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat,” jelas Yusril dalam tayangan program Kompas Petang, Sabtu (25/9/2021).

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:04
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19