Kompas TV regional hukum

Komnas HAM Dalami Tindakan Intimidasi Aparat terhadap Penolak Tambang Andesit di Wadas Purworejo

Rabu, 29 September 2021 | 06:23 WIB
komnas-ham-dalami-tindakan-intimidasi-aparat-terhadap-penolak-tambang-andesit-di-wadas-purworejo
Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah saat membacakan sikap dan pernyataan atas tindakan teror dan intimidasi terkait rencana pertambangan batu andesit di wilayahnya. (Sumber: Tangkapan Layar KompasTV)

PURWOREJO, KOMPAS.TV - Komisi Nasional Hak Asa Manusia (Komnas HAM) RI tengah mendalami dugaan perusakan lingkungan serta tindakan intimidasi aparat terhadap warga penolak tambang batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Tindakan intimidasi tersebut diduga sebagai respons aparat atas sikap warga yang menolak adanya rencana penambangan quarry batuan andesit di wilayahnya guna kepentingan pembangunan Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. 

Warga menolak pertambangan karena berpotensi merusak kelestarian lingkungan serta mengancam kelangsungan hidup warga.

Komnas HAM mengaku telah menerima laporan warga Wadas pada 16 September 2021 dan akan menindaklanjutinya sesuai wewenang Komnas HAM RI dalam melaksanakan fungsi pemantauan dalam Pasal 89 Ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"Penolakan penambangan batu andesitt untuk pembangunan Bendungan Bener masih belum menemukan titik terang. Komnas HAM RI berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai pendekatan," tulis Komnas HAM dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kompas TV pada Rabu (29/9/2021).

Baca Juga: Warga Desa Wadas Akhirnya Buka Suara Setelah Sepekan Diintimidasi Aparat Kepolisian

Melalui keterangan tertulisnya, Komnas HAM menyebut pendalaman laporan itu dilakukan langsung ke lapangan dan meminta keterangan dari berbagai pihak pada 28-29 September 2021.

Pemantauan lapangan mulai dilakukan pada Selasa (28/9/2021), dengan menggali keterangan dan informasi mendalam terkait permasalahan yang dialami oleh Warga Desa Wadas yang menolak penambangan tersebut, termasuk kronologi peristiwa intimidasi yang dialami oleh warga.

Untuk memperkuat analisa kasus, Komnas HAM juga meminta kelengkapan data yang berkaitan dengan kasus tersebut. Komnas HAM juga meninjau situasi dan kondisi di lokasi yang rencana akan menjadi lokasi penambang batu andesit tersebut.

Setelah melakukan pemantauan lapangan, Komnas HAM melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk meminta keterangan terkait permasalahan penambangan batu andesit serta upaya-upaya yang telah yang dilakukan oleh pemkab. 

Penulis : Hedi Basri | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV/Komnas HAM/Akun Medsos Warga Desa Wadas


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Jenazah Mahasiswa UNS Dimakamkan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:49 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
09:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19