Kompas TV nasional sapa indonesia

Amnesty: Kalau Mau Angkat Perwira Aktif TNI-Polri Jadi Kepala Daerah, Harus Mengundurkan Diri!

Rabu, 29 September 2021 | 00:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wacana penunjukkan perwira aktif TNI dan Polri menjabat Gubernur di sejumlah daerah, bergulir menjelang Pilkada serentak tahun 2024.

Kementerian Dalam Negeri, mengaku belum membahas khusus penunjukkan perwira aktif TNI-Polri sebagai penjabat Gubernur.

Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sebelumnya membuka peluang penunjukkan penjabat Gubernur dari luar Kementerian Dalam Negeri.

Untuk memastikan netralitas menjelang Pilkada serentak, Mendagri Tito menekankan syarat rekam jejak dan profesionalitas penjabat yang ditunjuk.

Data dari Kementerian Dalam Negeri yang dilansir Harian Kompas, menyebut sebanyak 101 daerah akan mengalami kekosongan kepala daerah pada 2022 mendatang.

Sementara pada 2023, kekosongan kepala daerah karena habis masa jabatan, akan dialami sebanyak 170 daerah.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengkaji lebih dalam wacana Perwira aktif TNI-Polri menjadi penjabat kepala daerah.

Sebaliknya, Sufmi Dasco khawatir wacana itu mengganggu kinerja sumber daya manusia di TNI-Polri sendiri.

Pada 2018 Kemendagri pernah menunjuk penjabat kepala daerah dari perwira aktif TNI dan Polri untuk Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Barat.

Namun publik mengritik kebijakan itu, karena berpotensi mengembalikan dwi fungsi, yang dihapus di awal masa reformasi.

Sedikitnya 271 kepala daerah akan memasuki masa akhir jabatan menjelang 2024, memicu merebaknya wacana penunjukkan Perwira TNI-Polri aktif sebagai penjabat.

Apakah rencana memenuhi syarat perundang-undangan dan pembahasan di DPR?

Lalu apa pandangan masyarakat sipil pada wacana ini, Kompas TV membahasnya bersama Luqman Hakim, Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PKB, serta Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. 

Penulis : Dea Davina

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:27
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19