Kompas TV internasional kompas dunia

Presiden Otoriter Belarusia Umumkan Referendum Perubahan Konstitusi pada 2022

Selasa, 28 September 2021 | 20:36 WIB
presiden-otoriter-belarusia-umumkan-referendum-perubahan-konstitusi-pada-2022
Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Foto diambil pada 12 Februari 2021. (Sumber: Maxim Guchek / BelTA Pool Photo via AP)

MINSK, KOMPAS.TV - Presiden Belarusia yang dikenal otoriter, Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa referendum untuk mengubah Konstitusi Belarusia akan digelar pada Februari 2022. Hal tersebut diungkapkan Lukashenko pada Selasa (28/9/2021).

Analis politik mengatakan, langkah ini adalah upaya Lukashenko untuk memperkuat kekuasaannya setelah didemo selama berbulan-bulan. Presiden yang telah berkuasa seperempat abad itu juga bersumpah bahwa pihak oposisi tidak akan bisa meraih kekuasaan.

Menurut Lukashenko, draf konstitusi yang baru mengatur redistribusi kekuasaan baru di antara cabang-cabang utama pemerintah dan pembentukan badan pemerintahan baru, Majelis Rakyat Seluruh Belarusia.

Baca Juga: Yakini Ada Usaha Asing Ingin Jatuhkan Lukashenko, Belarusia Tutup Perbatasan dengan Ukraina

“Perubahan ini bertujuan membuat konstitusi lebih harmonis dan seimbang dengan meredistribusikan kekuasaan presiden, parlemen, dan pemerintahan serta membentuk status konstitusional bagi Majelis Rakyat Seluruh Belarusia,” kata Lukashenko sebagaimana dilansir Associated Press.

Akan tetapi, Lukashenko tidak merinci proposal Konstitusi atau peran seperti apa yang akan diemban majelis baru. Saat ini, badan semacam itu tidak dikenal dalam hukum Belarusia yang telah memiliki parlemen tersendiri.

Sebelumnya, Lukashenko mengumumkan bahwa ia akan mundur dari jabatan presiden setelah konstitusi baru diberlakukan. Namun, belakangan ini, ia berhenti menyinggung kemungkinan itu.

Lukashenko sendiri menghadapi protes massal yang menuntutnya mundur beberapa bulan belakangan. Hal ini menyusul terpilihnya dia sebagai presiden pada Pemilu 2020 lalu.

Kalangan oposisi menuduhnya curang, dan protes yang menuntutnya mundur, meluas. Protes tersebut dihadapi dengan keras oleh pemerintahan Lukashenko. Lebih dari 35.000 orang ditangkap dan ribuan lain dipukuli polisi akibat demonstrasi.

Selama 27 tahun memerintah, Lukashenko telah menggelar tiga referendum. Hasilnya adalah penghapusan batas jumlah periode presiden, perubahan konstitusi, serta pengembalian simbol-simbol yang identik dengan Uni Soviet. Belarusia merupakan negara pecahan Uni Soviet.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Associated Press


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:08
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19