Presiden Otoriter Belarusia Umumkan Referendum Perubahan Konstitusi pada 2022

MINSK, KOMPAS.TV - Presiden Belarusia yang dikenal otoriter, Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa referendum untuk mengubah Konstitusi Belarusia akan digelar pada Februari 2022. Hal tersebut diungkapkan Lukashenko pada Selasa (28/9/2021).

Analis politik mengatakan, langkah ini adalah upaya Lukashenko untuk memperkuat kekuasaannya setelah didemo selama berbulan-bulan. Presiden yang telah berkuasa seperempat abad itu juga bersumpah bahwa pihak oposisi tidak akan bisa meraih kekuasaan.

Menurut Lukashenko, draf konstitusi yang baru mengatur redistribusi kekuasaan baru di antara cabang-cabang utama pemerintah dan pembentukan badan pemerintahan baru, Majelis Rakyat Seluruh Belarusia.

Baca Juga: Yakini Ada Usaha Asing Ingin Jatuhkan Lukashenko, Belarusia Tutup Perbatasan dengan Ukraina

“Perubahan ini bertujuan membuat konstitusi lebih harmonis dan seimbang dengan meredistribusikan kekuasaan presiden, parlemen, dan pemerintahan serta membentuk status konstitusional bagi Majelis Rakyat Seluruh Belarusia,” kata Lukashenko sebagaimana dilansir Associated Press.

Akan tetapi, Lukashenko tidak merinci proposal Konstitusi atau peran seperti apa yang akan diemban majelis baru. Saat ini, badan semacam itu tidak dikenal dalam hukum Belarusia yang telah memiliki parlemen tersendiri.

Sebelumnya, Lukashenko mengumumkan bahwa ia akan mundur dari jabatan presiden setelah konstitusi baru diberlakukan. Namun, belakangan ini, ia berhenti menyinggung kemungkinan itu.

Lukashenko sendiri menghadapi protes massal yang menuntutnya mundur beberapa bulan belakangan. Hal ini menyusul terpilihnya dia sebagai presiden pada Pemilu 2020 lalu.

Kalangan oposisi menuduhnya curang, dan protes yang menuntutnya mundur, meluas. Protes tersebut dihadapi dengan keras oleh pemerintahan Lukashenko. Lebih dari 35.000 orang ditangkap dan ribuan lain dipukuli polisi akibat demonstrasi.

Selama 27 tahun memerintah, Lukashenko telah menggelar tiga referendum. Hasilnya adalah penghapusan batas jumlah periode presiden, perubahan konstitusi, serta pengembalian simbol-simbol yang identik dengan Uni Soviet. Belarusia merupakan negara pecahan Uni Soviet.

Baca Juga: Erdogan Pertimbangkan Beli Lebih Banyak Rudal Pertahanan Udara Rusia Meski Diancam Amerika Serikat