Kompas TV nasional politik

Disebut Parlemen Jalanan, Fraksi Gerindra: Parlemen Jalanan Itu yang Langgar Aturan

Selasa, 28 September 2021 | 18:06 WIB
disebut-parlemen-jalanan-fraksi-gerindra-parlemen-jalanan-itu-yang-langgar-aturan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yang dipanggil menjadi saksi oleh KPK dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus panesahet Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik, tidak terima pihaknya disebut parlemen jalanan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi. 

Taufik mengatakan, yang parlemen jalanan itu justru yang melanggar aturan, bukan dirinya 

"Yang jalanan itu siapa, enggak dong, yang jalanan itu yang langgar aturan, di mana-mana kan gitu" kata Taufik kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Taufik menyampaikan hal itu untuk menyinggung Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang dianggapnya menyalahi prosedur ketika memasukkan rencana agenda rapat paripurna hari ini dalam rapat Badan Musyawarah kemarin.

"Kan kita koreksi agar yang bersangkutan kembali kepada aturan, yaitu tata tertib (Dewan) yang ditandatangani sendiri oleh Ketua. Jadi kita luruskan," ujar Taufik.

Baca Juga: Rapat Paripurna Interpelasi Formula E Ditunda, Ketua Fraksi PDIP: Kita Saksikan Drama Politik

Saat ini, DPRD DKI Jakarta terpecah menjadi dua kubu yakni kubu pendukung interpelasi Formula E dan kubu penolak Formula E. 

Sebelumnya, Prasetio menyebut kubu Taufik sebagai parlemen jalanan karena kemarin menyatakan sikap di luar forum resmi untuk sama-sama tak hadir dalam rapat paripurna hari ini.

"Tapi saya juga bingung nih kenapa mereka memberi pelajaran, terutama sahabat saya M Taufik itu memberikan masukan kepada junior-junior nya memakai parlemen jalanan, di sini lah tempat nya "ayo kita diskusi". Ayo kita berdebat, jangan kita bermain di luar, ada waktunya ada jadwal nya semua harus hadir kan semua terjadwal," kata Prasetio seusai rapat paripurna interpelasi, Selasa. 

"Ada yang terima, ada yang tidak terima, tapi medianya adalah DPRD, bukan di restoran. Di sinilah tempatnya, ayo kita diskusi, ayo kita berdebat, jangan kita bermain di luar," sindir Prasetio.

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:17
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19