Kompas TV nasional politik

Zulhas Sebut Rencana Penunjukan Pj Kepala Daerah dari TNI-Polri Tak Sesuai Aturan

Selasa, 28 September 2021 | 18:00 WIB
zulhas-sebut-rencana-penunjukan-pj-kepala-daerah-dari-tni-polri-tak-sesuai-aturan
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Sumber: Dok Humas PAN/MPR RI)

JAKARTA, KOMPAS TV - Dampak dari diundurnya Pilkada menjadi tahun 2024 adalah kosongnya jabatan kepala daerah sepanjang 2022-2024.

Salah satu isu hangat yang menjadi perbincangan masyarakat belakakangan ini adalah rencana penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah dari perwira tinggi TNI-Polri. 

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut, mengacu kepada Undang-Undang penunjukkan perwira TNI dan Polri aktif ini tidak dimungkinkan. 

"Jika ada perwira TNI-Polri aktif yang ditunjuk, syaratnya harus sudah pensiun atau mengundurkan diri, karena Gubernur harus PNS atau pejabat di level madya. Sesuai Undang-undang yang berlaku," cuit Zulhas dalam akun Twitter @ZUL_Hasan yang dikutip Kompas TV, Selasa (28/9/2021). 

Baca Juga: Pengamat soal TNI-Polri Jadi PJ Kepala Daerah: Kemendagri Sumbang Kemerosotan Nilai Demokrasi

Ia menjelaskan, rujukannya adalah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 47 ayat (1) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (3). 

"Saya kira ini jelas sekali. Sebaiknya kita ikut aturan dan undang-undang yang berlaku. Pengisian Penjabat Gubernur yang ditunjuk Mendagri harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku tersebut," ujarnya. 

Sebagai informasi, kekosongan jabatan kepala daerah terjadi karena beberapa kepala daerah telah habis masa jabatannya sebelum tahun 2024. 

Kekosongan jabatan kepala daerah akan terjadi di 24 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota pada periode 2022-2024.

Kekosongan kepala daerah tingkat provinsi akan diusulkan oleh Mendagri dan ditetapkan oleh Presiden, kemudian posisi kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota akan diusulkan oleh Gubernur dan ditetapkan oleh Mendagri, yang mendapatkan pelimpahan mandat atas nama presiden.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:35
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19