Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Duh, Pemerintah Harus Keluar Duit Rp405 Triliun Cuma Buat Bayar Bunga Utang di 2022

Selasa, 28 September 2021 | 13:35 WIB
duh-pemerintah-harus-keluar-duit-rp405-triliun-cuma-buat-bayar-bunga-utang-di-2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Sumber: Biro KLI Kementerian Keuangan )

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp405,86 triliun  tahun depan. Hal itu disebutkan dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam rapat kerja bersama pemerintah hari ini, Selasa (28/9/2021).

Bunga utang sebesar itu, terdiri dari bunga utang dalam negeri dan bunga utang luar negeri. Pembayaran bunga utang pemerintah tahun 2022, meningkat dibanding 2021 yang sebesar Rp373 triliun.

"Pengelolaan utang negara dalam APBN 2022 disepakati sebesar Rp405.866,9 miliar (Rp405,86 triliun), terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp393.693,1 miliar (Rp 393,69 triliun) dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp12.173,8 miliar (Rp12,17 triliun)," kata Anggota Banggar DPR Fauzi H Amro saat membacakan laporan.

Fauzi mengatakan, dana sebesar itu untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, serta meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali. Yaitu melalui pemilihan komposisi utang, pengelolaan portofolio yang optimal, dan pendalaman pasar keuangan.

Baca Juga: Januari-Agustus 2021, Pemerintah Sudah Tambah Utang Rp550,6 Triliun

Kebutuhan dana pembayaran bunga utang itu dimasukkan ke pos anggaran belanja Non-K kementerian/lembaga, dalam APBN tahun 2022 yang disepakati sebesar Rp 998,79 triliun.

"Jumlah tersebut meningkat Rp1.096,0 miliar (Rp 1,09 triliun) dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2022 sebesar Rp997.694,8 miliar (Rp 997,69 triliun)," ujar Fauzi.

Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang Indonesia pada Agustus 2021 mencapai Rp6.625,43 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,84 persen.

Posisi utang tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi pada Juli 2021 yang tercatat sebesar Rp6.570,17 triliun.

Dari jumlah utang per Agustus 2021 sebesar Rp6.625,43 triliun, sebanyak Rp550,6 triliun merupakan utang baru yang dibuat pemerintah sejak Januari-Agustus 2021.

Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

Sumber :


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:36
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19