Kompas TV bisnis kebijakan

Ratusan Nelayan Tegal Surati Presiden: "Biar Usaha Perikanan Kami bisa Berjalan Dulu"

Selasa, 28 September 2021 | 10:52 WIB
ratusan-nelayan-tegal-surati-presiden-biar-usaha-perikanan-kami-bisa-berjalan-dulu
Buruh mengangkut tumpukan ikan yang telah dibeli pengepul di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (14/8/2021) pagi. (Sumber: Kompas.id/Kristi Dwi Utami)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ratusan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kota Tegal, Jawa Tengah, menolak kenaikan tarif pungutan hasil perikanan yang mencapai empat kali lipat dari tarif sebelumnya. Mereka akan berkirim surat ke Presiden Joko Widodo agar pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, komponen penetapan tarif pungutan hasil perikanan per gros ton (GT) kapal dihitung berdasarkan produktivitas kapal, harga patokan ikan, dan ukuran kapal.

Tarif ini berlaku untuk kategori kapal penangkapan ikan berukuran di atas 5 GT hingga 60 GT.

Dalam aturan tersebut, pemerintah memberi opsi tarif Pungutan Hasil Perikanan (PHP) pascaproduksi untuk kapal di atas 5 GT sampai 60 GT sebesar 5 persen dan kapal di atas 60 GT sebesar 10 persen.

Opsi tarif PHP praproduksi untuk kapal 60 GT-1.000 GT dikenai 10 persen dan kapal di atas 1.000 GT sebesar 25 persen.

Akibat  aturan itu, menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal Riswanto, tarif PHP akan naik empat kali lipat dari sebelumnya Rp 900.000 per GT per tahun menjadi  Rp 3,5 juta-Rp 4 juta per GT per tahun. Hal ini dinilai  sangat memberatkan bagi nelayan.

Baca Juga: Sektor Perikanan Belum Digarap Optimal, Jokowi: Indonesia Baru Isi 3 Persen Pasar Ikan Dunia

”Jika memang harus ada kenaikan tarif pungutan, maksimal 50 persen saja  dari sebelumnya. Biar usaha perikanan kami bisa berjalan dulu,” kata Riswanto,  Senin (27/9/2021), dilansir dari Kompas.id.

Ditambah, Nelayan Kota Tegal  sedang dalam proses pergantian  cantrang menjadi jaring tarik berkantong yang juga harus membayar PNBP supaya bisa mendapat surat izin usaha perikanan.

Sejalan dengan hal itu, Ketua Perhimpunan Nelayan Kota Tegal Said Aqil menyampaikan, akibat perubahan tarif PHP dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut, nelayan Kota Tegal merasa dirugikan.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Kompas.id


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:18
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19