Hasil Rapat Pleno Partai Golkar: Adies Kadir Gantikan Azis Syamsuddin di DPP

JAKARTA, KOMPAS.TV - Golkar telah menggelar rapat pleno internal di Kantor DPP, Slipi, Jakarta, untuk memutuskan pengganti kekosongan jabatan kepengurusan partai hari ini, Senin 27 September 2021.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menentukan tiga jabatan kosong di DPP Golkar, yakni Wakil Ketua Umum Bidang Polhukam, Wakil Ketua Umum Bidang Sosial, dan Wakil Umum Bidang Strategis.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan kekosongan jabatan tersebut sudah terisi oleh sejumlah nama.

Diketahui sudah disetujui dan tidak akan ada perubahan. Namun begitu, Adies menyebut khusus untuk pengganti Azis Syamsuddin di Senayan akan diumumkan Rabu mendatang.

"Kalau kepengurusan DPP kemungkinan tidak ada perubahan karena sudah disetujui. Tinggal menunggu hari Rabu untuk wakil ketua DPR," kata Adies usai rapat pleno di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (27/9/2021).

Lebih lanjut, Adies menyebut nama pengisi kekosongan jabatan di kepengurusan DPP Partai Golkar dalam pergantian antar waktu.

Pertama, jabatan Wakil Ketua Umum bidang Polhukam yang ditinggalkan Azis Syamsuddin akan diisi oleh Adies Kadir. Lalu jabatan Wakil Ketua Umum Bidang Sosial digantikan Firman Soebagyo, dan Erwin Aksa mengisi jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Strategis.

Baca Juga: Golkar Akan Umumkan Pengganti Azis Syamsuddin Rabu Sore Mendatang

Menurut Adies, kekosongan jabatan Wakil Ketua DPR pengganti Azis Syamsuddin akan diumumkan pada Rabu (29/9/2021) mendatang sekitar pukul 16.00 WIB.

Pihaknya memilih hari Rabu, lantaran Airlangga ingin mengantar langsung surat resmi partai kepada Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Ketua Fraksi. Selain itu padatnya agenda yang dimiliki oleh Airlangga.

"Jadi hari Rabu karena Ketum ingin mengantarkan sendiri suratnya ke Ketua DPR bersama Ketua Fraksi. Jadi Rabu," jelas Adies.

Soal nama pengganti Azis, Adies menyebut sudah ditentukan secara prerogratif oleh Ketua Umum Golkar.

"Ini merupakan hak prerogratif ketua umum. Memperhatikan prestasi dan dedikasi loyalitas. Selain itu, integritas dan kapabilitas calon betul-betul harus tidak diragukan," pungkasnya.

Baca Juga: Partai Golkar Sepakat Mantan Danjen Kopassus Itu Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Azis Syamsuddin