Kompas TV internasional kompas dunia

Taliban dan Pemerintahan Lama Berselisih, Tak Ada Wakil Afghanistan yang Bicara di Sidang Umum PBB

Kompas.tv - 27 September 2021, 23:14 WIB
taliban-dan-pemerintahan-lama-berselisih-tak-ada-wakil-afghanistan-yang-bicara-di-sidang-umum-pbb
Sidang Majelis Umum PBB ke-76 tengah berlangsung di New York, Amerika Serikat. PBB mengatakan, Taliban ingin diberikan kesempatan untuk berpidato di forum ini. (Sumber: Associated Press)

NEW YORK, KOMPAS.TV - Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2021 diwarnai perselisihan antara Taliban dan pemerintahan lama Afghanistan yang tadinya dipimpin Ashraf Ghani. Kedua pihak berselisih tentang siapa yang berhak bicara mewakili Afghanistan di Sidang Umum PBB.

Pada Senin (27/9/2021), perselisihan ini menemukan titik terang. Hasilnya, tidak ada wakil Afghanistan yang bicara di majelis PBB.

Taliban mengklaim, pemerintahan lama Afghanistan tidak bisa diakui sebagai anggota PBB. Mereka pun meminta tempat untuk mewakili Afghanistan dalam majelis yang digelar pada 21 hingga 27 September tersebut.

Baca Juga: Tak Ada yang akan Bicara Wakili Myanmar di Sidang Majelis Umum PBB di New York

Akan tetapi, tuntutan atas keabsahan harus melalui pertemuan komite kredensial yang umumnya bersidang pada November. Komite ini tidak memutuskan bersidang lebih awal untuk membahas masalah Afghanistan.

Saat ini, perwakilan Afghanistan untuk PBB adalah Ghulam Isaczai dari pemerintahan Ashraf Ghani. Ia sedianya dijadwalkan untuk berbicara mewakili Afghanistan di Sidang Umum.

Akan tetapi, pada Senin (27/9/2021), Isaczai tidak ada dalam daftar pembicara Sidang Umum.

“Kami diberi tahu pada Sabtu oleh Afghan Mission bahwa mereka tidak akan berbicara,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric kepada Associated Press.

Taliban sendiri mengajukan juru bicaranya, Mohammad Suhail Shaheen, sebagai perwakilan resmi untuk PBB. Menteri Luar Negeri Taliban Ameer Khan Muttaqi menyebut pemerintahan Ghani sudah “digulingkan” dan Isaczai tidak bisa mewakili Afghanistan di PBB.

“Kami memenuhi semua syarat yang dibutuhkan untuk diakui sebagai pemerintah. Jadi kami harap PBB, sebagai lembaga yang netral, mengakui pemerintahan Afghanistan saat ini,” kata Shaheen pada Rabu (22/9) pekan lalu.

Taliban mendeklarasikan Emirat Islam Afghanistan sejak mendongkel pemerintahan Ashraf Ghani pada Agustus lalu. Mereka pernah memerintah negara tersebut pada 1996-2001.

Baca Juga: Taliban Minta Maskapai Internasional Segera Lanjutkan Penerbangan ke Kabul, Afghanistan


 

 



Sumber : Associated Press

BERITA LAINNYA



Close Ads x