Kompas TV internasional kompas dunia

Taliban dan Pemerintahan Lama Berselisih, Tak Ada Wakil Afghanistan yang Bicara di Sidang Umum PBB

Senin, 27 September 2021 | 23:14 WIB
taliban-dan-pemerintahan-lama-berselisih-tak-ada-wakil-afghanistan-yang-bicara-di-sidang-umum-pbb
Sidang Majelis Umum PBB ke-76 tengah berlangsung di New York, Amerika Serikat. PBB mengatakan, Taliban ingin diberikan kesempatan untuk berpidato di forum ini. (Sumber: Associated Press)

NEW YORK, KOMPAS.TV - Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2021 diwarnai perselisihan antara Taliban dan pemerintahan lama Afghanistan yang tadinya dipimpin Ashraf Ghani. Kedua pihak berselisih tentang siapa yang berhak bicara mewakili Afghanistan di Sidang Umum PBB.

Pada Senin (27/9/2021), perselisihan ini menemukan titik terang. Hasilnya, tidak ada wakil Afghanistan yang bicara di majelis PBB.

Taliban mengklaim, pemerintahan lama Afghanistan tidak bisa diakui sebagai anggota PBB. Mereka pun meminta tempat untuk mewakili Afghanistan dalam majelis yang digelar pada 21 hingga 27 September tersebut.

Baca Juga: Tak Ada yang akan Bicara Wakili Myanmar di Sidang Majelis Umum PBB di New York

Akan tetapi, tuntutan atas keabsahan harus melalui pertemuan komite kredensial yang umumnya bersidang pada November. Komite ini tidak memutuskan bersidang lebih awal untuk membahas masalah Afghanistan.

Saat ini, perwakilan Afghanistan untuk PBB adalah Ghulam Isaczai dari pemerintahan Ashraf Ghani. Ia sedianya dijadwalkan untuk berbicara mewakili Afghanistan di Sidang Umum.

Akan tetapi, pada Senin (27/9/2021), Isaczai tidak ada dalam daftar pembicara Sidang Umum.

“Kami diberi tahu pada Sabtu oleh Afghan Mission bahwa mereka tidak akan berbicara,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric kepada Associated Press.

Taliban sendiri mengajukan juru bicaranya, Mohammad Suhail Shaheen, sebagai perwakilan resmi untuk PBB. Menteri Luar Negeri Taliban Ameer Khan Muttaqi menyebut pemerintahan Ghani sudah “digulingkan” dan Isaczai tidak bisa mewakili Afghanistan di PBB.

“Kami memenuhi semua syarat yang dibutuhkan untuk diakui sebagai pemerintah. Jadi kami harap PBB, sebagai lembaga yang netral, mengakui pemerintahan Afghanistan saat ini,” kata Shaheen pada Rabu (22/9) pekan lalu.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Associated Press


BERITA LAINNYA


AIMAN

Siapa Sih, Gubernur Bakal Capres?

Senin, 25 Oktober 2021 | 04:05 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
04:44
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19