Kompas TV nasional peristiwa

Beroperasi Sejak 2018, Begini Modus Operandi Pabrik Obat Keras Ilegal di DIY

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
beroperasi-sejak-2018-begini-modus-operandi-pabrik-obat-keras-ilegal-di-diy
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba menggerebek dua pabrik yang memproduksi obat keras ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). (Sumber: Switzy Sabandar/KOMPAS.TV)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Pabrik obat keras ilegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang digerebek Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba sudah beroperasi sejak 2018.

Dalam penggerebekan tersebut, selain menyita 30 juta butir obat keras siap edar, polisi juga menetapkan tiga tersangka.

Mereka adalah LSK (49) warga Kasihan, Bantul, WZ (53) warga Karanganyar, Jawa Tengah, dan JSR alias Joko (56) warga Kasihan, Bantul.

“Joko ditangkap di kediamannya dan diperoleh keterangan dia dikendalikan seseorang berinisial EY yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO),” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H Siregar, Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Penggerebekan Pabrik Obat Keras Ilegal di Bantul Jadi Kasus Terbesar Bareskrim Polri

Berdasarkan hasil interogasi kepada Joko, diketahui biaya produksi pabrik selama satu bulan mencapai Rp2 miliar-Rp3 miliar. Biaya itu untuk keperluan membeli bahan baku dan menggaji pekerja.

Joko juga mengaku selain mengirimkan obat keras ilegal ini berdasarkan pesanan, pabriknya juga menyetok. Modus operandi pabrik itu adalah memproduksi obat-obat keras yang sudah dicabut izin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kemudian mengirimkannya ke berbagai daerah menggunakan jasa ekspedisi.

Sementara  Kepala BBPOM Yogyakarta Dewi Prawitasari membenarkan obat-obat jenis trihex atau hexymer sudah dilarang diproduksi dan nomor izin edar untuk kemasan botol berisi 350, 500 dan 1.000 butir sudah tidak diperpanjang lagi.  

Baca Juga: Digerebek Bareskrim Polri, Kapasitas Produksi Pabrik Obat Keras Ilegal di DIY 14 Juta Butir per Hari

Ia tidak menampik obat-obatan tersebut kerap disalahgunakan karena memiliki efek samping euforia dan menimbulkan kecanduan.

Penulis : Switzy Sabandar | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:38
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19