Kompas TV nasional berita utama

ICW Sebut Jokowi Otoritas Tunggal yang Bisa Akhiri Polemik TWK KPK, Ini 20 Alasannya

Senin, 27 September 2021 | 16:31 WIB
icw-sebut-jokowi-otoritas-tunggal-yang-bisa-akhiri-polemik-twk-kpk-ini-20-alasannya
Presiden Jokowi memberikan pernyataannya untuk Global Health Summit, Jumat (21/5/2021). (Sumber: Tangkapan Layar Youtube Setpres)

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Presiden Joko Widodo menjadi otoritas tunggal yang dapat mengakhiri polemik Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harus disadari, pemberantasan korupsi memasuki masa kelam dengan dipecat paksanya 56 pegawai KPK oleh pimpinan.

Demikian Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya kepada KOMPAS TV, Senin (27/9/2021).

“Padahal, empat putusan, yakni: Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Ombdusman RI, dan Komnas HAM, telah mengonfirmasi bahwa TWK dipenuhi dengan berbagai permasalahan, diantaranya, maladministrasi dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Kurnia.

“Sedangkan dua lembaga kekuasaan kehakiman sudah menegaskan bahwa alih status kepegawaian KPK tidak dibenarkan jika melanggar hak-hak kepegawaian. Bahkan, secara langsung, putusan MA menyebutkan bahwa tindak lanjut asesmen pegawai KPK diserahkan kepada pemerintah.”

ICW pun membeberkan setidaknya ada 20 alasan mengapa Presiden Joko Widodo harus bersikap terkait polemik di tubuh KPK. Pertama, Presiden sepatutnya konsisten dengan pernyataannya bahwa TWK KPK tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai.

Baca Juga: Jokowi Seolah Tak Mau Tahu Nasib Pegawai KPK Korban TWK, BEM SI: Ini Urusan Negara, Soal Rakyat

Kedua, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam birokrasi yang sepatutnya mengambil alih kewenangan SekJen KPK untuk mengangkat 56 pegawai, karena TWK terbukti maladministrasi dan melanggar HAM.

Ketiga, Presiden selaku pihak eksekutif merupakan atasan KPK berdasarkan putusan MK dan perubahan UU 30/2002.

“Maka dari itu, segala persoalan yang berkaitan dengan ranah administrasi mewajibkan Presiden untuk bertindak,” ujar Kurnia.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Pergantian Pasukan Madago Raya

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 13:20 WIB
Berita Daerah

Beredar Video Bantahan IPTU IDGN

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 13:18 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
13:25
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19