Kompas TV nasional peristiwa

Tolak Interpelasi Anies, Fraksi PKS Sebut Agenda Rapat Paripurna Cacat Prosedur

Senin, 27 September 2021 | 14:19 WIB
tolak-interpelasi-anies-fraksi-pks-sebut-agenda-rapat-paripurna-cacat-prosedur
Salah satu karangan bunga ucapan terima kasih kepada Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta yang menginisiasi hak interpelasi terkait penyelenggaraan Formula E. (Sumber: Tangkapan layar Youtube KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyatakan sikap tidak akan menghadiri Rapat Paripurna Interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E yang akan mulai digelar Selasa (28/9/2021) besok. 

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, mengatakan, penetapan agenda rapat paripurna persetujuan interpelasi Formula E tersebut tidak sesuai prosedur.

Dia mengatakan, tidak ada agenda pembahasan penentuan jadwal paripurna untuk interpelasi dalam undangan rapat Badan Musyawarah yang digelar pagi tadi, Senin (27/9/2021).

"Kalau gitu caranya, menurut saya itu menelikung, karena tidak ada agenda di badan musyawarah sebelumnya di dalam surat (undangan bamus) yang beredar itu," kata Suhaimi saat dihubungi melalui telepon, Senin (27/9/2021).

Menurutnya, agenda pembahasan rapat paripurna interpelasi disusupi dalam rapat bamus yang sebenarnya hanya membahas penetapan jadwal pembahasan Raperda APBD 2021 dan KUPA PPAS perubahan APBD 2021.

Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Tetapkan Jadwal Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

Penyusupan agenda interpelasi ini, katanya, tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

"Artinya proseduralnya harus diikuti, prosedur di badan musyawarah itu, kalau nggak semua orang bisa memasukkan agenda sendiri dong," katanya. 

"Enggak boleh, jadi harus sesuai dengan prosedurnya, misalnya ada rapat apa pun di forum rapat ditandatangani, tiba-tiba di tengah jalan ada yang mengubah, enggak boleh, itu artinya menelikung hasil keputusan rapat," ujarnya.

Suhaimi mengatakan, rapat badan musyawarah yang digelar harus disetujui dan ditandatangani oleh empat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta.

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
09:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19