Kompas TV nasional peristiwa

Pemecatan 75 Pagawai KPK Jadi Puncak Pelemahan Pemberantasan Korupsi, BEM SI: Saatnya Turun ke Jalan

Senin, 27 September 2021 | 09:05 WIB
pemecatan-75-pagawai-kpk-jadi-puncak-pelemahan-pemberantasan-korupsi-bem-si-saatnya-turun-ke-jalan
ILUSTRASI: Mahasiswa demonstrasi menolak revisi Undang-Undang KPK (Sumber: Istimewa)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Eksekutif Mahasis Seluruh Indonesia (BEM SI) hari ini, Senin (27/9/2021), akan melakukan demo di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gedung Merah Putih.

Hal tersebut dilakukan menyusul pemecatan 57 pegawai KPK akibat pemberakuan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dinilai mal administrasi dan melanggar hak asasi manusia, ini merujuk temuan Komnas HAM dan Ombudsman RI beberapa waktu lalu.

BEM SI menilai pemecatan 57 pegawai KPK sebagai korban TWK tersebut menajdi puncak pelemahan lembaga antirasuah itu. Terlebih, Presiden Joko Widodo cenderung membiarkan pemecatan yang dilakukan pimpinan KPK Firli Bahuri.

"Ini yang paling memantik kita. TWK ini bermasalah, rasis, memuat pelanggaran HAM, mengganggu privasi orang dan pertanyaan-pertanyaan aneh," jelas Presiden BEM UNS Zakky Musthofa Zuhad yang sekaligus menjadi koordinator dalam aksi tersebut kepada Kompas.TV, Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Demo BEM SI, Mahasiswa Daerah Kumpul di Jakarta dengan Biaya Patungan: Resah Melihat Pelemahan KPK 

Kata Zakky, BEM SI sejak awal mengawal upaya-upaya pelemahan terhadap KPK, mulai dari reformasi dikorupsi, revisi undang-undang KPK, hingga mengawal pengangkatan Firli Bahuri menjadi Ketua KPK yang dinilai punya track record yang buruk.

"Ngawal juga reformasi dikorupsi, revisi Undang-Undang KPK, pimpinan KPK yang bermasalah, hingga beberapa pelanggaran etik yang dilakukan para pimpinan KPK tersebut. Banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK itu sendiri," jelas Zakky.

Namun, kata Zakky, problem TWK yang paling memantik mereka. Kata dia, TWK adalah sebuhh desain yang sengaja menyingkirkan penyidik KPK tertentu.

BEM SI mempertanyakan TWK yang terbukti melanggar HAM dan mencampuri privasi pegawai bisa jadi tolok ukur kebangsaan pegawai.

Padahal, lanjut Zakky, di antara 57 pegawai KPK yang dipecat sudah lama mengabdi bagi negara, ada di kepolisian dan di KPK itu sendiri.

Penulis : Hedi Basri | Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:26
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19