Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Anggota DPR Minta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diaudit, Ini Alasannya

Senin, 27 September 2021 | 09:03 WIB
anggota-dpr-minta-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-diaudit-ini-alasannya
Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Selasa (18/5/2021) (Sumber: Tangkapan Layar Youtube Setpres)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diaudit. Lantaran proyek tersebut biayanya membengkak.

Menurut Herman, hingga saat ini belum ada pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek tersebut. Sehingga perlu ada audit BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jika nantinya pemerintah dan DPR memutuskan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN), perlu landasan hukum yang kuat.

"Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Antara, Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp27 Triliun, Ini Penyebabnya

Audit dari BPK dan BPKP juga diperlukan agar proyek itu tidak membebani keuangan negara. Di sisi lain, Herman menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meski target pembangunannya harus mundur.

"Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Direktur Keuangan PT Kereta Api Indoneisa (KAI) Salusra Wijaya mengungkapkan, biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak 1,9 miliar dollar AS atau Rp27 triliun rupiah (kurs Rp14.300).

Sehingga, dana yang diperlukan meningkat, dari 6,07 miliar dollar AS  atau Rp85 triliun menjadi 7,97 miliar dollar AS atau Rp113 triliun.

Kebutuhan penambahan biaya proyek paling banyak terjadi pada biaya konstruksi sekitar 600 juta dollar AS hingga 1,25 miliar dollar AS dan pembebasan lahan sebesar 300 juta dollar AS.

Penulis : Dina Karina | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Antara



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:50
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19