Kompas TV nasional politik

Survei: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Bawah 50 Persen

Kompas.tv - 26 September 2021, 21:16 WIB
survei-tingkat-kepuasan-masyarakat-terhadap-pelaksanaan-demokrasi-di-bawah-50-persen
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi (democratic satisfaction) hanya 47,6 persen. Sementara yang merasa tidak puas sebesar 44,1 persen. (Sumber: Tangkapan layar hasil survei Indikator Politik Indonesia)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi (democratic satisfaction) hanya 47,6 persen. Sementara yang merasa tidak puas sebesar 44,1 persen.

Data tersebut merupakan hasil survei yang dilaksanakan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia, yang dilaksanakan pada bulan September 2021.

Dalam rilis survei terbaru mereka yang bertema Evaluasi Publik terhadap Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-isu Terkini, Minggu (26/9 2021), disampaikan bahwa responden yang puas terbagi lagi, yakni sangat puas sebesar 0,4 persen, dan cukup puas 47,1 persen.

Sedangkan yang tidak puas terdiri dari 37,1 persen merasa kurang puas dan 7 persen merasa tidak puas sama sekali. Sisanya, 8,3 persen responden tidak menjawab/tidak tahu.

"Ini temuan kita terhadap responden, saat ditanya bagaimana mereka yang tak puas pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu naik tajam. Itu terlihat dari meningkatnya ketidakpuasan 32 ke 44 persen," tutur Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers virtual, Minggu (26/9/2021).

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin juga mengingatkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar lebih memerhatikan hal ini.

Baca Juga: Survei Penanganan Covid-19, Indikator Politik Indonesia: Masyarakat Tak Setuju Vaksinasi Berbayar

Menurutnya, presiden merupakan episentrum penting dalam survei tersebut.

Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi cukup terpengaruh dengan permasalahan yang dialamatkan Jokowi belakangan ini.

"Ya isu-isu saat ini sangat terpaku pada presiden, karena ada sejumlah permasalahan yang menunjukkan ada kemunduran pelaksanaan demokrasi. Salah satunya dengan memanggil seorang petani jagung bernama Suroto protes saat kunjungan presiden di Blitar beberapa waktu lalu."

"Tapi saya mengapresiasi juga karena Suroto yang sempat ditangkap kepolisian karena menyampaikan aspirasi terkait harga Jagung akhirnya diundang ke Istana," tuturnya.



Sumber : Tribunnews

BERITA LAINNYA



Close Ads x