Kompas TV internasional kompas dunia

Jerman Gelar Pemilu Parlemen untuk Membentuk Pemerintahan Baru, Ini Proses Pemilunya

Minggu, 26 September 2021 | 18:54 WIB
jerman-gelar-pemilu-parlemen-untuk-membentuk-pemerintahan-baru-ini-proses-pemilunya
Seorang pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak di tempat pemungutan suara di Gutach, Jerman, pada 26 September 2021. (Sumber: Straits Times via EPA-EFE)

BERLIN, KOMPAS.TV - Pemilihan umum (pemilu) Jerman kali ini adalah untuk memilih anggota parlemen di mana pemenang mayoritas akan membentuk pemerintahan baru menggantikan pemerintahan koalisi di bawah pimpinan Kanselir Angela Merkel yang habis masa jabatannya. 

Pemerintahan baru Jerman nanti akan menentukan prioritas negara tersebut di segala bidang, termasuk menentukan kepentingan geopolitik dan perdagangan Jerman ke depan.

Hal itu tentu terkait erat dengan kepentingan Indonesia karena selama ini Jerman dan Indonesia adalah sobat erat.

Untuk itu, mari kita memahami proses pemilu Jerman, seperti dilansir Straits Times, Minggu, (26/09/2021).

Para pemilih memberikan suara dalam pemilu pada hari ini dalam pemilu pertama dalam satu dekade terakhir yang tidak menampilkan Angela Merkel sebagai salah satu kandidat kanselir.

Persaingan memperebutkan posisi tersebut akan sangat ketat dan mungkin perlu waktu cukup panjang sebelum menjadi jelas siapa yang akan menggantikannya sebagai kanselir.

Kanselir tidak dipilih secara langsung, tetapi dipilih melalui pemungutan suara di Bundestag atau Majelis Rendah Parlemen, setelah pemerintahan terbentuk - yang berarti Dr Merkel masih bisa tetap menjabat selama berminggu-minggu jika tidak berbulan-bulan ke depan.

Pemerintahan Jerman sendiri terbentuk berdasarkan suara terbanyak di parlemen, biasanya melalui pembentukan koalisi-koalisi partai yang saling bersaing secara ideologi dan program karena selama ini belum ada partai yang meraih suara mayoritas tanpa berkoalisi.

Setelah bertahun-tahun berada di bawah koalisi dua partai, kali ini pemerintahan Jerman mungkin membutuhkan koalisi tiga partai untuk membentuk pemerintahan baru. 

Koalisi tiga partai sudah lumrah di tingkat parlemen regional, namun di tingkat nasional Jerman, belum pernah terjadi sejak era 1950-an. 

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV/Straits Times/AFP


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:07
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19