Kompas TV nasional hukum

Yusril Ihza Mahendra Sebut Gugatan AD/ART Demokrat ke Mahkamah Agung akan Jadi Terobosan Hukum

Sabtu, 25 September 2021 | 22:05 WIB
yusril-ihza-mahendra-sebut-gugatan-ad-art-demokrat-ke-mahkamah-agung-akan-jadi-terobosan-hukum
Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum mantan kader untuk menggugat AD/ART Demokrat. (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Yusril Ihza Mahendra mengatakan ingin melakukan terobosan hukum lewat gugatan AD/ART Demokrat ke Mahkamah Agung. Dalam perkara ini, Yusril mewakili empat mantan kader Partai Demokrat.

“Yang diajukan ke Mahkamah Agung itu adalah permohonan keberatan, pengujian formil dan materiel atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat,” jelas Yusril dalam tayangan program Kompas Petang, Sabtu (25/9/2021).

Ia mengatakan, ingin melakukan terobosan hukum, seperti yang pernah terjadi dalam gugatan praperadilan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap pada 2015.

Baca Juga: Anggota MWA Boleh Dari Parpol? - Kontroversi Statuta UI | Berkas Kompas (2)

“Ini pertama kali terjadi karena saya ingin melakukan terobosan hukum. Dulu juga tidak pernah ada gugatan praperadilan terhadap tersangka. Orang mengatakan itu tidak ada. Tapi, Maqdir Ismail mencoba mendobrak itu, dan pengadilan mengabulkan,” beber Yusril.

Menurut Yusril, partai politik adalan entitas politik yang penting dalam demokrasi Indonesia, terbukti dari isi Undang-Undang Dasar 1945.

“Persoalannya sekarang, UUD 1945 itu menyebut enam kali partai politik. Kejaksaan Agung dan KPK itu tidak disebutkan dalam UUD 1945,” ungkap Yusril.

Partai Politik, kata Yusril, juga tak dapat dibubarkan presiden. Sementara, hanya partai yang biasa ikut pemilu dan mencalonkan presiden serta wakil presiden.

“Begitu partai didirikan, parpol tidak bisa dibubarkan oleh siapa pun, termasuk oleh presiden. Partai hanya dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar Yusril.

“Begitu besar peran partai itu dalam proses demokratisasi dan proses penyelenggaraan kehidupan bernegara,” imbuhnya.

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:20
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19