Kompas TV nasional sosial

Pemerintah Tak Boleh Lengah, NU Ingatkan Lonjakan Covid-19 Bisa Terjadi Akhir 2021

Sabtu, 25 September 2021 | 17:04 WIB
pemerintah-tak-boleh-lengah-nu-ingatkan-lonjakan-covid-19-bisa-terjadi-akhir-2021
Ketua PBNU KH Saiq Aqil Siroj ketika pidato di pembukaan Munas-Konbes NU 2021 (Sumber: Dokumentasi resmi panitia Munas-Konbes NU 2021)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengingatkan pandemi Covid-19 ini belum usai. Bahkan, beliau mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem kesehatan nasional, belajar berbagai permasalahan yang muncul selama pandemi.

Hal itu diungkapkan Said Aqil dalam pidato pembukaan Musyawarah Alim pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2021 yang digelar di Grand Syahid Jakarta, Sabtu  (25/9/21).

"Pandemi ini nyata dan belum usai. NU mendukung dan membersamai langkah-langkah Pemerintah dalam menangani pandemi, dari hulu hingga hilir," paparnya.

Said Aqil menambahkan, dari sisi hulu, penerapan prokes tidak boleh kendor. Meski sekarang tengah landai, ada kemungkinan terjadi lonjakan gelombang ketiga.

"Menurut keterangan epidomolog, berdasarkan pola kurva tiga-lima bulanan, lonjakan diperkirakan terjadi di akhir 2021," paparnya.

Dari sisi tengah, kata Said Aqil, NU mendukung percepatan vaksinasi agar segera terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas.

Dari sisi hilir, NU merekomendasikan agar Pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas), mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan (dokter/dokter spesialis, perawat, dan bidan), serta memperkuat ekosistem kesehatan, mulai kemandirian farmasi, penambahan dokter dan nakes, kapasitas RS dan Puskesmas, dan produksi alkes.

"Saat ini, sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," sambungnya.

Baca Juga: Munas dan Konbes NU 2021: Para Ulama akan Kaji Tiga Persoalan Hukum, Penodaan Agama Salah Satunya

Said Aqil menambahkan, pandemi hanya bisa diatasi dengan sinergi dan kerja sama Pemerintah dan masyarakat. Masyarakat displin prokes, sementara Pemerintah menggalakkan vaksinasi dan memperbaiki ekosistem kesehatan.

Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:30
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19