Kompas TV regional berita daerah

Kemenkumham Sulsel Lakukan Verifikasi dan Reakreditasi Pemberian Bantuan Hukum Di Makassar

Jumat, 24 September 2021 | 19:07 WIB
kemenkumham-sulsel-lakukan-verifikasi-dan-reakreditasi-pemberian-bantuan-hukum-di-makassar
Tim PBH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan verifikasi faktual lapangan serta monitoring dan evaluasi pendampingan masyarakat miskin terhadap PBH di Kota Makassar (Sumber: Humas Kanwilkumham sulsel)

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan verifikasi faktual lapangan serta monitoring dan evaluasi pendampingan masyarakat miskin terhadap PBH di Kota Makassar pada Kamis (23/09). 

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto menyampaikan bahwa Tim Verifikasi PBH ini dibentuk langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Bapak Harun Sulianto dalam rangka pelaksanaan target kinerja B09 serta melakukan verifikasi terhadap 2 (dua) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Makassar, yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar dan YLBHI LBH Makassar.

"Tim ini akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi terkait Kinerja dari 2 OBH yang telah melakukan pelayanan kepada masyarakat di Makassar," jelas Anggoro. 

Verifikasi faktual ini adalah rangkaian akhir dari proses reakreditasi PBH untuk Tahun 2022-2024, dilakukan dengan pemantauan secara langsung oleh tim verasi daerah kepada Personil OBH dan melihat kesesuaian dokumen yang diupload pada aplikasi Sidbankum sehingga dapat dipastikan kesiapan masing-masing OBH dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat nantinya. 

Andi Haris selaku Kepala Bidang Hukum menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi layanan bantuan hukum langsung dilakukan melalui wawancara terhadap klien penerima bantuan hukum gratis pada Rutan Kelas I Makassar. Ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas layanan bantuan yang diberikan. 

"Dengan adanya monev ini diharapkan masyarakat pencari keadilan dapat dilayani dengan baik sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum," jelas Andi Haris.

Salah seorang Pengurus pada LBH APIK Makassar, ibu Ida menyambut dengan baik kehadiran Tim Verifikasi OBH Kanwil. Menurutnya dengan adanya kegiatan ini maka mereka juga mendapat masukan terkait bagaimana mereka harusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal serupa disampaikan Muhammad Haedir selaku Direktur YLBHI LBH Makassar. Dirinya berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan sebagai bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil Kepada OBH.

Selain itu, dua tim lainnya juga melakukan verifikasi faktual lapangan serta monitoring dan evaluasi pendampingan masyarakat miskin terhadap PBH di Kota Makassar yakni pada PBHI Wilayah Sulsel, PKaBH-UMI, YLBH Amanah Masyarakatp Indonesia, YLBHI JUSTICE Rakyat Makassar, YLBH Makassar, LBH APIK Makassar dan YLBHI LBH Makassar.

#Bantuanhukum
#ferivikasi
#kanwilkumhamsulsel

Penulis : KompasTV Makassar

Sumber : Kompas TV Makassar


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:46
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19