Kompas TV nasional politik

Nasib Petani Mengenaskan, DPR: Malu Kita Jadi Negara Agraris tapi Lemah Pengelolaan

Jumat, 24 September 2021 | 18:05 WIB
nasib-petani-mengenaskan-dpr-malu-kita-jadi-negara-agraris-tapi-lemah-pengelolaan
Sejumlah petani dan anggota Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi) DPC Kabupaten Purbalingga melakukan aksi menolak rencana impor beras di Desa Brobot, Bojongsari, Purbalingga, Jateng, Selasa (23/03/2021). (Sumber: Kompas.tv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta pemerintah untuk melakukan revitalisasi di sektor pertanian dengan menerbitkan kebijakan yang pro petani.  

Politikus PKB itu mewanti-wanti pemerintah agar lebih serius bekerja mengatasi isu-isu krusial di sektor pertanian. 

"Semakin tahun, lahan pertanian kita jelas semakin susut, kebijakan impor komoditas pangan masih dominan, dan mekanisme pasar makin tidak terkontrol. Jika tidak dilakukan evaluasi dan revitalisasi secara menyeluruh, nasib petani kita akan makin mengenaskan," kata  Anggia dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Jumat (24/9/2021). 

Baca Juga: Pemerintah Dorong Akses KUR dan Regenerasi Petani Milenial

Menurut dia, sejumlah isu sektor pangan yang mencuat belakangan ini, seperti mahalnya harga pakan ternak dan kebijakan impor komoditas pangan yang masih cukup tinggi. 

Bahkan, adanya perbedaan persepsi terkait stok jagung antara Kementan dan Kemendag, menunjukkan belum adanya sinergi kebijakan pemerintah di sektor pangan.

"Tantangan pertanian sekaligus nasib petani kita benar-benar dipertaruhkan. Revitalisasi kebijakan sektor pertanian mutlak harus dilakukan agar kondisi petani kita tidak makin memburuk," ujarnya. 

Selain itu, sebagai negara agraris, Indonesia mestinya belajar dari negara-negara yang mampu mengoptimalkan potensi pertaniannya menjadi sektor unggulan. 

"Di Asia Tenggara ada Thailand dan Vietnam yang makin berjaya pertaniannya, bahkan mengalahkan kita meskipun luasan lahan dan kekayaan alamnya jauh di bawah kita. Malu kita menjadi negara agraris tapi lemah dalam pengelolaannya," katanya. 

Baca Juga: Akibat Curah Hujan Tinggi Petani Tembakau Di Kediri Terancam Gagal Panen

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Vyara Lestari

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:19
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19