Kompas TV bisnis kebijakan

Dampak UU Cipta Kerja, Serikat Buruh di Depenas Tolak Penghitungan Upah Minimum 2022

Jumat, 24 September 2021 | 17:50 WIB
dampak-uu-cipta-kerja-serikat-buruh-di-depenas-tolak-penghitungan-upah-minimum-2022
Ilustrasi uang bantuan subsidi upah (BSU) (Sumber: Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Perubahan sistem pengupahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan memengaruhi peningkatan upah minimum tahunan menjadi lebih moderat daripada sebelumnya.

Artinya, upah minimum tidak akan naik setinggi tahun-tahun sebelumnya saat penetapan upah minimum masih bisa dinegosiasikan antara perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Sebelumnya, regulasi yang dipakai adalah PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Cipta Kerja mengubah rumusan tersebut.

Nantinya, penentuan upah minimum tidak lagi menjumlahkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan hanya memakai salah satu variabel antara persentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Variabel yang dipakai adalah yang angkanya tertinggi.

Anggota Depenas dari perwakilan buruh, Mirah Sumirat, mengatakan, sejumlah perwakilan serikat buruh di Depenas menolak penghitungan upah minimum 2022 menggunakan formula baru.

Menurutnya, tidak tepat jika penetapan upah minimum 2022 mengacu pada UU Cipta Kerja. Mengingat, regulasi sapu jagat sedang diuji formal di Mahkamah Konstitusi.

”Saat ini posisinya masih JR (judicial review), harapan kami pemerintah seharusnya juga menghormati proses yang berjalan,” katanya, seperti dikutip dari Kompas.id (24/9/2021).

Adapun, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan, rumus penetapan upah minimum yang sudah diatur lewat PP No 36/2021 dan UU Cipta Kerja harus diikuti sehingga tidak ada lagi ruang negosiasi dalam penetapan upah minimum seperti yang sebelum ini kerap terjadi.

Baca Juga: Upah Minimum 2022 Disesuaikan Kondisi Pandemi, Serikat Pekerja Minta Pemerintah Adil

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Kompas.id


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:24
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19