Kompas TV bisnis bumn

Disebut BUMN 'Hantu' oleh DPR, Ini Alasan Dibalik Rencana Pembubaran 7 BUMN

Jumat, 24 September 2021 | 12:47 WIB
disebut-bumn-hantu-oleh-dpr-ini-alasan-dibalik-rencana-pembubaran-7-bumn
Menteri BUMN Erick Thohir. (Sumber: Dok. Kementerian BUMN)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, ada 7 BUMN yang akan dibubarkan tahun ini. Proses pembubaran 7 BUMN itu akan memakan waktu hingga tahun 2022. 

Erick mengungkapkan, kondisi 7 BUMN itu sudah sangat memprihatinkan dan tidak beroperasi sejak 2008. Merek kini sedang dalam penilaian oleh PT Perusahan Pengelolaan Aset (PPA). 

"Ketika kita melihat ada satu perusahaan yang tidak sehat dan ini sekarang terbuka digitalisasi dan marketnya, itu kalau tidak diambil keputusan cepat nanti akan membuat perusahaan itu makin lama, makin tidak sehat," kata Erick di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (23/9/2021). 

"Padahal dalam waktu yang singkat kita bisa perbaiki, cuma karena prosesnya belum, jadi nggak sehat. Akhirnya bukan nggak sehat aja, jadi bangkrut dan tutup," tambahnya. 

Baca Juga: Ditanya DPR Soal BUMN 'Hantu' dan 'Polesan', Erick Thohir Akui Ada BUMN Ngutang demi Bonus

Erick mengatakan, pemerintah juga ingin memberikan kepastian kepada karyawan di 7 BUMN, yaitu PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero). 

"Ini kan kasihan juga nasib para pegawainya terkatung-katung dan kita kan zalim kalau jadi pemimpin tidak beri kepastian," ujarnya. 

Sebelumnya, pemerintah juga sudah membubarkan 3 BUMN dan menggabungkannya ke BUMN lain. Yaitu PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) digabung ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Pertani ke PT Sang Hyang Seri, dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) ke PT Perikanan Indonesia (Perindo).

Perusahaan-perusahaan tersebut nantinya akan berada di bawah holding BUMN pangan, dengan induk perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI).

Dalam rapat kerja antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR, Rabu (22/9/2021) lalu, pembubaran 7 BUMN juga disinggung oleh anggota dewan. 

Penulis : Dina Karina | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:07
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19