Kompas TV nasional hukum

Tim Advokasi KontraS: Tindakan Luhut yang Melaporkan Haris dan Fatia Mengancam Kebebasan Berekspresi

Jumat, 24 September 2021 | 11:03 WIB
tim-advokasi-kontras-tindakan-luhut-yang-melaporkan-haris-dan-fatia-mengancam-kebebasan-berekspresi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) dengan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar . (Sumber: Kolase Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Advokasi Bersihkan Indonesia menilai tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya adalah upaya kriminalisasi atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

"Sekaligus dapat juga diterjemahkan sebagai pembungkaman atas kritik terhadap pejabat publik," terang Tim Advokasi Bersihkan Indonesia melalui keterangan tertulisnya yang dilansir dari kontras.org, Jumat (24/9/2021).

Menurut Tim Advokasi itu, konten acara yang dibuat Haris Azhar dan pernyataan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam program acara NgeHAMtam lewat kanal Youtube Haris Azhar, merupakan bentuk penyampaian informasi kepada publik dan bentuk akuntabilitas atas riset atau kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, obrolan kedua pegiat hak asasi manusia itu merupakan tindakan pengawasan dan kontrol masyarakat sipil terhadap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, dalam hal ini pemerintah.

"Agar terbentuk pemerintahan yang akuntabel, karena akuntabilitas akan membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia," lanjut bunyi keterangan itu.

Baca Juga: Kuasa Hukum: Haris Azhar dan Fatia Lakukan Kritik Publik, Luhut Adalah Pejabat Publik

Seperti diberitakan sebelumnya, tim hukum Haris dan Fatia telah menerima sebanyak dua kali somasi, dan pihak Haris juga mengaku sudah menjelaskan secara jelas dan lengkap perihal motif.

Tim Advokasi Bersihkan Indoensia menegaskan, tindakan yang dilakukan oleh Haris dan Fatia merupakan bentuk pengawasan dan kontrol masyarakat sipil yang ditujukan bukan sebagai individu Luhut melainkan Luhut sebagai pejabat publik yang didasari pada temuan riset berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua Kasus Intan Jaya yang dibuat oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil.

"Riset tersebut dibuat dilatarbelakangi dari keprihatinan terkait terjadinya eskalasi konflik bersenjata atau konflik kekerasan yang dipicu oleh keamanan dan operasi militer," tulis keterangan tersebut.

Jika dicermati dari hasil riset tersebut, lanjutnya, ditemukan adanya keterhubungan Luhut dan PT. Toba Sejahtra Group, PT. Tobacom Del Mandiri atau PT. Tambang Raya Sejahtera dan West Wits Mining yang berpotensi mengakibatkan konflik kepentingan (conflict of interest) mengingat Luhut merupakan pejabat negara. 

Penulis : Hedi Basri | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:31
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19