Kompas TV regional peristiwa

Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Tetapkan Vaksinasi Covid-19 Minimal 80 Persen sebagai Syarat PTM

Jumat, 24 September 2021 | 09:45 WIB
dinas-pendidikan-provinsi-maluku-tetapkan-vaksinasi-covid-19-minimal-80-persen-sebagai-syarat-ptm
Ilustrasi Dinas Pendidikan Provinsi Maluku menetapkan syarat pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), yakni vaksinasi Covid-19 di sekolah telah mencapai minimal 80 persen. (Sumber: Kompastv/Ant)

AMBON, KOMPAS.TV - Dinas Pendidikan Provinsi Maluku menetapkan syarat pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), yakni vaksinasi Covid-19 di sekolah telah mencapai minimal 80 persen.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Maluku Insun Sangadji syarat tersebut sudah diperingatkan kepada seluruh sekolah di Maluku. Sebab, kata Insun, masih ada beberapa sekolah yang belum melakukan vaksinasi Covid-19.

"Diharapkan semua sekolah sudah harus 80 persen ke atas. Tapi, saya melihat ada beberapa sekolah yang belum melakukan vaksinasi. Ini sudah diberi peringatan untuk semua bahwa vaksinasi di atas 80 persen baru bisa melaksanakan PTM secara terbatas untuk masing-masing sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Maluku Insun Sangadji dikutip dari Antara, Jumat (24/9/2021).

Lebih lanjut, Insun juga menjelaskan bahwa sebagian besar pelajar di Kota Ambon sudah mendapat vaksinasi Covid-19. Namun tetap, pihaknya tidak akan mengizinkan sekolah untuk menggelar tatap muka apabila capaian vaksinasi belum mencapai 80 persen.

"Jadi, sekolah-sekolah capaian vaksinasinya belum 80 persen, jangan lah. Ini orang bilang bukan syarat, tapi kalau ada yang terpapar bagaimana? Jadi, sebaiknya itu dijadikan syarat agar jumlah yang terpapar berkurang," ucapnya.

Baca Juga: Mengharukan, Bocah 12 Tahun Ini Minta Izin Vaksinasi ke Pengadilan supaya Bisa Kunjungi Neneknya

Ia menambahkan pihak sekolah saat ini sedang berkoordinasi dengan Satgas dan Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan  PTM sesegera mungkin, karena PPKM Kota Ambon sudah turun ke level dua.

"Jadi, sudah bisa untuk tatap muka. Namun, sekolah-sekolah yang vaksinasinya belum mencapai 80 persen tetap jangan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Ambon Wendy Pelupessy mengatakan secara keseluruhan capaian vaksinasi di Kota Ambon 67,9 persen. Sedangkan untuk pelajar sekitar 59,6 persen atau 19.858 dari target 33.322 siswa.

Ia menerangkan Presiden Joko Widodo mengarahkan untuk kementerian bahwa seluruh daerah harus mencapai 70 persen capaian vaksinasi pada akhir Oktober.

“Insya Allah kita bisa usahakan dengan dukungan dari BIN dan yang lain, yang bisa melaksanakan vaksinasi massal untuk mempercepat proses vaksinasi ini," pungkasnya.

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Gading Persada

Sumber : Kompas TV/Antara


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19